PKS Minta KPU Waspadai Permainan Jual Beli Data Parpol oleh Hacker
loading...
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengantisipasi upaya jual beli data partai politik oleh peretas (hacker). FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengantisipasi upaya jual beli data partai politik oleh peretas (hacker). Hal ini disampaikan Mardani menyusul banyaknya data ganda anggota parpol yang terjadi pada saat proses pendaftaran calon peserta Pemilu 2024, beberapa waktu lalu.
"Tetap harus dikawal terkait dengan proses pendaftaran kita yang kemarin, wabilkhusus terkait kegandaan. Menurut saya ini tidak bisa dibiarkan dan kasus hacker hacker yang bermain jual data itu sangat mengancam proses kerja keras partai-partai untuk melakukan rekrutmen," kata Mardani dalam Rapat Dengar Pendapat bersama KPU, Bawaslu dan DKPP, di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Untuk mengantisipasi hal tersebut, legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini megusulkan agar ke depan KPU bisa lebih mengintensifkan komunikasi dengan partai politik. Dia meminta komunikasi dilakukan secara proaktif untuk untuk membangun kaderisasi yang baik.
Baca juga: Libatkan Seluruh Jajaran, KPU Verifikasi Data Ganda Parpol Pemilu 2024
"Karena kalau cuma pada hari H atau terakhir, itu Sipol dihidupkan tapi tidak ada updating-nya itu sangat mungkin. Tapi kalau diminta setiap parpol memang berat, per tahun melakukan updating dan itu sifatnya suka rela tapi kita bisa lihat mereka yang rajin pasti akan melakukan update," ujarnya.
Ketua DPP PKS itu mengingatkan kembali agar para penyelenggara Pemilu benar-benar dapat melindungi data dari kebocoran atau pencurian.
"Maling pemilu lebih pandai ketimbang penyelenggara ataupun pelaksana atau pemain pemilu. Mereka banyak mempermainkan, itu kewaspadaan-kewaspadaan," katanya.
"Tetap harus dikawal terkait dengan proses pendaftaran kita yang kemarin, wabilkhusus terkait kegandaan. Menurut saya ini tidak bisa dibiarkan dan kasus hacker hacker yang bermain jual data itu sangat mengancam proses kerja keras partai-partai untuk melakukan rekrutmen," kata Mardani dalam Rapat Dengar Pendapat bersama KPU, Bawaslu dan DKPP, di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Untuk mengantisipasi hal tersebut, legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini megusulkan agar ke depan KPU bisa lebih mengintensifkan komunikasi dengan partai politik. Dia meminta komunikasi dilakukan secara proaktif untuk untuk membangun kaderisasi yang baik.
Baca juga: Libatkan Seluruh Jajaran, KPU Verifikasi Data Ganda Parpol Pemilu 2024
"Karena kalau cuma pada hari H atau terakhir, itu Sipol dihidupkan tapi tidak ada updating-nya itu sangat mungkin. Tapi kalau diminta setiap parpol memang berat, per tahun melakukan updating dan itu sifatnya suka rela tapi kita bisa lihat mereka yang rajin pasti akan melakukan update," ujarnya.
Ketua DPP PKS itu mengingatkan kembali agar para penyelenggara Pemilu benar-benar dapat melindungi data dari kebocoran atau pencurian.
"Maling pemilu lebih pandai ketimbang penyelenggara ataupun pelaksana atau pemain pemilu. Mereka banyak mempermainkan, itu kewaspadaan-kewaspadaan," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
