Menpan RB Azwar Anas Prioritaskan Reformasi Birokrasi Penanganan Kemiskinan

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB ) Abdullah Azwar Anas menjabarkan tiga prioritas utama reformasi birokrasi yang dampaknya bisa dirasakan secara langsung dalam program kerjanya. Salah satunya adalah membantu menurunkan angka kemiskinan.

Saat ini, dirinya beserta jajaran sedang merumuskan reformasi birokrasi berdasarkan tematik. "Kita kuatkan lagi bahwa ini bukan administrasi pelaporan. Reformasi birokrasi adalah sesuatu yang harus bisa dirasakan," kata Anas dalam keterangan yang diterima, Kamis (8/9/2022).

Anas mengatakan, prioritas utamanya adalah reformasi birokrasi untuk penanganan kemiskinan. Menurutnya, seluruh kementerian dan lembaga harus memiliki identifikasi dan parameter kemiskinan yang sama.



Kedua, reformasi birokrasi untuk mendorong tumbuhnya investasi. Dalam konteks ini, pelayanan perizinan dan nonperizinan harus baik, efisien, efektif, dan tidak berbelit. "Sementara prioritas ketiga adalah reformasi administrasi pemerintah yang harus mulai beradaptasi dengan iklim digital," ujarnya.

Ia menjelaskan, program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo membutuhkan integrasi dan kerja kolektif. Misalnya, dalam menyelesaikan penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka stunting. Baginya, birokrasi yang cepat dan sensitif terhadap masalah sosial, bisa membantu menyelesaikan masalah itu dengan tepat. "Sederhana saja, misalnya kalau semua guru, semua ASN, mengampu satu orang stunting, ini bisa selesai," kata Anas.

Di sisi lain, tugas Kemenpan RB adalah memastikan bahwa setiap ASN memiliki sasaran kinerja yang jelas. Masing-masing ASN harus bertanggung jawab atas target yang ditetapkan oleh organisasinya. "Sebagian tidak tahu mau mengerjakan apa dan apa targetnya. Tugas kita mendorong semua pihak agar ASN tahu mengerjakan apa," kata mantan Bupati Banyuwangi selama dua periode ini.

Baca juga: Pernah Jadi Bupati Inovatif, Alasan Jokowi Menunjuk Azwar Anas Jadi Menteri PANRB

Selain itu, Anas juga ingin fokus terhadap digitalisasi di semua lini pemerintahan. Baginya, digitalisasi adalah sebuah keniscayaan. Saat ini masih ada pendapat bahwa mengurus perizinan di pelayanan pemerintah lebih rumit daripada mengurus urusan sektor swasta yang bisa diselesaikan dengan smartphone.

Anas melihat beberapa daerah sudah mulai menerapkan sistem digital, salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi. Setiap kepala desa di Banyuwangi, bisa melakukan tanda tangan secara elektronik melalui gawainya dari mana pun, tidak lagi harus ke kantor dengan setumpuk berkas.

Daerah yang sudah menerapkan sistem ini bisa menularkan inovasinya ke daerah lain yang sedang berkembang. "Ke depannya ada Indonesia in your hand. Tugas reformasi birokrasi ini meratakan agar semua bisa berjalan dengan baik," katanya.