Minta Output Rekomendasi, Komisi III Tak Ingin PPATK Bernasib Seperti Komnas HAM
loading...
Wakil Ketua Komisi III DPR menyatakan tak ingin PPATK seperti Komnas HAM yang rekomendasinya kerap diabaikan aparat penegak hukum. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membahas anggaran 2023 berlangsung tegang. Ini berawal dari lontaran Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa soal output atas rekomendasi PPATK kepada lembaga penegak hukum. Menurut Desmond, hal itu diperlukan karena dirinya ingin anggaran yang diajukan PPATK berbasis kinerja.
“Saya cuma ingin, rekomendasi anda diperhatikan enggak sama penegak hukum? Saya jawaban ini aja. Kalau diperhatikan nanti saya cek, dalam kasus apa?” kata Desmond mencecar Kepala PPATK di Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Mendengar pernyataan itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjawab dengan suara yang sedikit meninggi. Ivan menegaskan rekomendasi PPATK sangat diperhatikan aparat penegak hukum. “Sangat diperhatikan yang mulia, jadi tidak ada ngarang-ngarang di sini. Saya tidak dalam kapasitas ngarang sebagai Kepala PPATK di sini,” kata Ivan.
Baca juga: Komisi III DPR Minta Satgassus Polri Diaudit
Dia mencontohkan, dalam 59 rekomendasi PPATK selama 2022, antara lain merekomendasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuat sectoral researchment dan KPK membuat itu bersama dengan PPATK; PPATK juga merekomendasikan kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk membuat e-Sera dan mereka membuatnya; PPATK juga merekomendasikan kepada Polri untuk membuat e-Sera dan sudah dibuat.
“Yang mulia silahkan saja tanya ke KPK karena kita katakanlah kita diasuh dan dilindungi oleh temen-temen di Komisi III. Contohnya, PPATK selama tahun 2022 menyampaikan 59 hasil analisis dan hasil pemeriksaan, lalu PPATK merekomendasikan dalam national researchmentnya,” ujarnya.
“Saya cuma ingin, rekomendasi anda diperhatikan enggak sama penegak hukum? Saya jawaban ini aja. Kalau diperhatikan nanti saya cek, dalam kasus apa?” kata Desmond mencecar Kepala PPATK di Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Mendengar pernyataan itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjawab dengan suara yang sedikit meninggi. Ivan menegaskan rekomendasi PPATK sangat diperhatikan aparat penegak hukum. “Sangat diperhatikan yang mulia, jadi tidak ada ngarang-ngarang di sini. Saya tidak dalam kapasitas ngarang sebagai Kepala PPATK di sini,” kata Ivan.
Baca juga: Komisi III DPR Minta Satgassus Polri Diaudit
Dia mencontohkan, dalam 59 rekomendasi PPATK selama 2022, antara lain merekomendasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuat sectoral researchment dan KPK membuat itu bersama dengan PPATK; PPATK juga merekomendasikan kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk membuat e-Sera dan mereka membuatnya; PPATK juga merekomendasikan kepada Polri untuk membuat e-Sera dan sudah dibuat.
“Yang mulia silahkan saja tanya ke KPK karena kita katakanlah kita diasuh dan dilindungi oleh temen-temen di Komisi III. Contohnya, PPATK selama tahun 2022 menyampaikan 59 hasil analisis dan hasil pemeriksaan, lalu PPATK merekomendasikan dalam national researchmentnya,” ujarnya.
Lihat Juga :
