Kenaikan Harga BBM, DPR Minta Pemerintah Sokong Produktivitas Rakyat
Selasa, 06 September 2022 - 20:49 WIB
loading...
Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus mengatakan, angkah menaikkan harga BBM seharusnya diikuti kebijakan mitigasi energi bagi kelompok sasaran tertentu, sehingga rakyat tetap produktif. FOTO/DOK.DPR
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus meminta pemerintah tidak hanya fokus pada bantuan sosial sebagai bantalan dari dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, pertalite, dan pertamax. Kementerian teknis juga harus memikirkan bagaimana membuat rakyat tetap produktif.
"Saya melihat pemerintah belum membuat dan mengomunikasikan kebijakan untuk mendukung produktivitas rakyat," kata Deddy dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (6/9/2022).
Langkah menaikkan harga BBM seharusnya diikuti kebijakan mitigasi energi bagi kelompok sasaran tertentu. Pemerintah harus menyalurkan subsidi BBM kepada nelayan agar tetap bisa bekerja, kepada petani yang menggunakan alat mekanik dalam proses produksinya, serta pelaku usaha kecil, industri rumah tangga, dan angkutan umum.
"Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan sangat membebani pelaku ekonomi paling bawah, meningkatkan inflasi dan menghambat produktivitas rakyat," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Deddy meminta agar pembatasan penggunaan BBM subsidi dilakukan secara efektif agar penghematan APBN dapat dialokasikan untuk kegiatan ekonomi produktif rakyat. Karena itu, Deddy berharap aplikasi My Pertamina diperluas secara efektif dan pemerintah melalui Kementerian ESDM membuat kebijakan tegas untuk memastikan pembatasan BBM bersubsidi berjalan dengan baik dan memperluas ruang fiskal bagi pemerintah dalam menyokong produktivitas rakyat.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara ini berharap agar pemerintah serius memperbaiki rantai pasok langsung BBM bersubsidi bagi rakyat yang membutuhkan. Menurut Deddy, sembako ditujukan bagi rakyat miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Padahal banyak rakyat yang sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan pokok jika kegiatan ekonomi mereka berjalan dengan baik.
Baca juga: Puan soal Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM: Kami Mendengar Aspirasi
"Sekarang dengan kenaikan harga BBM tentu akan berimbas terhadap naiknya biaya produksi maupun barang konsumsi yang berdampak bagi mereka. Inilah yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah saat ini," katanya.
Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) mulai Kamis (1/9/2022). Pada tahap pertama, BLT BBM disalurkan kepada sekitar 18,48 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sisanya sebesar 313.244 KPM yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu tengah dilakukan pembersihan. Kemudian, 1.850.000 tengah dilakukan persiapan data oleh PT Pos Indonesia dan Kemensos guna memastikan BLT BBM tepat sasaran.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan pada tahap pertama, BLT telah disebar ke 445 dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. "Posisi per hari ini itu di 445 kota kabupaten. Mudah-mudahan besok kita lagi ngatur strategi bersama PT Pos Indonesia terutama di daerah tadi daerah terpencil, pegunungan yang memang tidak bisa diakses," kata Mensos dalam diskusi FMB9 yang disiarkan secara daring, Selasa (6/9/2022).
"Saya melihat pemerintah belum membuat dan mengomunikasikan kebijakan untuk mendukung produktivitas rakyat," kata Deddy dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (6/9/2022).
Langkah menaikkan harga BBM seharusnya diikuti kebijakan mitigasi energi bagi kelompok sasaran tertentu. Pemerintah harus menyalurkan subsidi BBM kepada nelayan agar tetap bisa bekerja, kepada petani yang menggunakan alat mekanik dalam proses produksinya, serta pelaku usaha kecil, industri rumah tangga, dan angkutan umum.
"Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan sangat membebani pelaku ekonomi paling bawah, meningkatkan inflasi dan menghambat produktivitas rakyat," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Deddy meminta agar pembatasan penggunaan BBM subsidi dilakukan secara efektif agar penghematan APBN dapat dialokasikan untuk kegiatan ekonomi produktif rakyat. Karena itu, Deddy berharap aplikasi My Pertamina diperluas secara efektif dan pemerintah melalui Kementerian ESDM membuat kebijakan tegas untuk memastikan pembatasan BBM bersubsidi berjalan dengan baik dan memperluas ruang fiskal bagi pemerintah dalam menyokong produktivitas rakyat.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara ini berharap agar pemerintah serius memperbaiki rantai pasok langsung BBM bersubsidi bagi rakyat yang membutuhkan. Menurut Deddy, sembako ditujukan bagi rakyat miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Padahal banyak rakyat yang sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan pokok jika kegiatan ekonomi mereka berjalan dengan baik.
Baca juga: Puan soal Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM: Kami Mendengar Aspirasi
"Sekarang dengan kenaikan harga BBM tentu akan berimbas terhadap naiknya biaya produksi maupun barang konsumsi yang berdampak bagi mereka. Inilah yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah saat ini," katanya.
Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) mulai Kamis (1/9/2022). Pada tahap pertama, BLT BBM disalurkan kepada sekitar 18,48 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sisanya sebesar 313.244 KPM yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu tengah dilakukan pembersihan. Kemudian, 1.850.000 tengah dilakukan persiapan data oleh PT Pos Indonesia dan Kemensos guna memastikan BLT BBM tepat sasaran.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan pada tahap pertama, BLT telah disebar ke 445 dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. "Posisi per hari ini itu di 445 kota kabupaten. Mudah-mudahan besok kita lagi ngatur strategi bersama PT Pos Indonesia terutama di daerah tadi daerah terpencil, pegunungan yang memang tidak bisa diakses," kata Mensos dalam diskusi FMB9 yang disiarkan secara daring, Selasa (6/9/2022).
(abd)
Lihat Juga :
