Rieke Diah Pitaloka Dukung Jokowi Bongkar Data BPP BBM yang Diduga Tak Transparan
Senin, 05 September 2022 - 22:38 WIB
loading...
Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendukung Presiden Jokowi membongkar data Biaya Pokok Produksi BBM dan alokasi APBN untuk subsidi energi, subsidi perlindungan sosial, dan energi bagi keluarga tidak mampu. Foto:Ist
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) membongkar data Biaya Pokok Produksi (BPP) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan alokasi APBN untuk subsidi energi, subsidi perlindungan sosial, dan energi bagi keluarga tidak mampu. Pasalnya, data tersebut diduga tidak transparan.
"Saya mendukung Presiden Jokowi membongkar indikasi kuat tidak transparannya BPP BBM dan alokasi APBN untuk subsidi energi, serta untuk subsidi perlindungan sosial dan energi bagi keluarga tidak mampu," kata Rieke dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan bahwa Komisi VI DPR pada Rapat Kerja (Raker) pada 5 September 2022 sudah meminta kepada Kementerian BUMN menyampaikan secara tertulis terkait lima poin. Pertama, BPP crude oil dari Indonesia. Kedua, rincian BPP crude oil impor. Ketiga, rincian impor crude oil, LPG, dan LNG dari tahun 2011-2022.
Baca juga: Rieke: Subsidi Listrik dan BBM Harus Tepat Sasaran
"Saya mendukung Presiden Jokowi membongkar indikasi kuat tidak transparannya BPP BBM dan alokasi APBN untuk subsidi energi, serta untuk subsidi perlindungan sosial dan energi bagi keluarga tidak mampu," kata Rieke dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan bahwa Komisi VI DPR pada Rapat Kerja (Raker) pada 5 September 2022 sudah meminta kepada Kementerian BUMN menyampaikan secara tertulis terkait lima poin. Pertama, BPP crude oil dari Indonesia. Kedua, rincian BPP crude oil impor. Ketiga, rincian impor crude oil, LPG, dan LNG dari tahun 2011-2022.
Baca juga: Rieke: Subsidi Listrik dan BBM Harus Tepat Sasaran
Lihat Juga :