Kepercayaan Publik Tinggi, Modal Kuat Jokowi Tuntaskan Persoalan Ekonomi
Senin, 05 September 2022 - 15:20 WIB
loading...
Program bantuan sosial yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan dengan baik sehingga stabilitas ekonomi masyarakat tetap terjaga. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Program bantuan sosial yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan dengan baik sehingga stabilitas ekonomi masyarakat tetap terjaga. Tak heran jika tingkat kepuasan publik atas kinerja presiden terbilang tinggi.
Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi pada periode Agustus berada di angka 72,3%. Ada kenaikan signifikan jika dibanding hasil survei pada Mei 2022 yang berada di angka 67,5%.
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, menyebut tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi menjadi modal yang cukup untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan politik.
Baca juga: Kepala BIN: Pengalihan Subsidi BBM untuk Menjaga dan Memperkuat Ketahanan Nasional
"Apakah approval rate bisa menjadi modal untuk menyelesaikan persoalan di Indonesia, saya jawab iya karena tingginya approval rate didasari pada evaluasi masyarakat," kata Djayadi Hanan, Senin (5/9/2022).
Baca juga: Kenaikan Harga BBM Dinilai Tepat agar Subsidi Bisa Dialihkan untuk yang Berhak
Mengenai dampak kenaikan harga BBM, Djayadi menilai tingginya tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi juga bisa menjadi modal untuk mengurangi dampak negatifnya. Sebab menurutnya angka 72,3% menunjukkan sentimen masyarakat cukup positif terhadap kinerja pemerintah, terutama Presiden Jokowi.
"Kalau sentimennya sudah positif, kita lebih mudah berbicara dan menyampaikan sesuatu yang kurang baik karena masyarakat sudah percaya dengan pemerintah," tegas Djayadi.
Kendati demikian, Djayadi menilai modal Presiden Jokowi dalam mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga BBM bukan hanya tingginya tingkat kepercayaan publik. Lebih dari itu, beragam upaya yang dilakukan presiden juga bisa menjadi solusi.
"Modal presiden bukan hanya tingginya tingkat kepuasan publik, juga diikuti dengan berbagai upaya mitigasi supaya sentimen negatif akibat kebijakan yang diambil tidak terlalu negatif dampaknya," ucapnya.
Survei tersebut dilakukan dalam rentang 13-21 Agustus 2022 dengan melibatkan 1.220 responden. Sementara wawancara dilakukan secara tatap muka langsung.
Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi pada periode Agustus berada di angka 72,3%. Ada kenaikan signifikan jika dibanding hasil survei pada Mei 2022 yang berada di angka 67,5%.
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, menyebut tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi menjadi modal yang cukup untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan politik.
Baca juga: Kepala BIN: Pengalihan Subsidi BBM untuk Menjaga dan Memperkuat Ketahanan Nasional
"Apakah approval rate bisa menjadi modal untuk menyelesaikan persoalan di Indonesia, saya jawab iya karena tingginya approval rate didasari pada evaluasi masyarakat," kata Djayadi Hanan, Senin (5/9/2022).
Baca juga: Kenaikan Harga BBM Dinilai Tepat agar Subsidi Bisa Dialihkan untuk yang Berhak
Mengenai dampak kenaikan harga BBM, Djayadi menilai tingginya tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi juga bisa menjadi modal untuk mengurangi dampak negatifnya. Sebab menurutnya angka 72,3% menunjukkan sentimen masyarakat cukup positif terhadap kinerja pemerintah, terutama Presiden Jokowi.
"Kalau sentimennya sudah positif, kita lebih mudah berbicara dan menyampaikan sesuatu yang kurang baik karena masyarakat sudah percaya dengan pemerintah," tegas Djayadi.
Kendati demikian, Djayadi menilai modal Presiden Jokowi dalam mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga BBM bukan hanya tingginya tingkat kepercayaan publik. Lebih dari itu, beragam upaya yang dilakukan presiden juga bisa menjadi solusi.
"Modal presiden bukan hanya tingginya tingkat kepuasan publik, juga diikuti dengan berbagai upaya mitigasi supaya sentimen negatif akibat kebijakan yang diambil tidak terlalu negatif dampaknya," ucapnya.
Survei tersebut dilakukan dalam rentang 13-21 Agustus 2022 dengan melibatkan 1.220 responden. Sementara wawancara dilakukan secara tatap muka langsung.
(cip)
Lihat Juga :
