Kepala BIN: Pengalihan Subsidi BBM untuk Menjaga dan Memperkuat Ketahanan Nasional
Senin, 05 September 2022 - 14:12 WIB
loading...
Kepala BIN Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan meminta masyarakat agar memahami tujuan besar pemerintah mengurangi subsidi energi dan mengalihkannya menjadi dana perlindungan sosial masyarakat tak mampu. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) menyebut, penajaman subsidi dengan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan upaya pemerintah menjaga dan memperkuat ketahanan nasional. Hal itu dalam rangka menghadapi tekanan dan perubahan geopolitik internasional.
Kepala BIN Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan meminta masyarakat agar bisa memahami tujuan besar pemerintah mengurangi subsidi energi dan mengalihkannya menjadi dana perlindungan sosial masyarakat tak mampu. Menurut dia, pemerintah akan memitigasi risiko penyesuaian harga BBM.
“Perlu kita pahami, kebijakan pengurangan subsidi energi dengan penyesuaian harga BBM ini hanyalah bagian dari penguatan desain APBN yang lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat lemah secara ekonomi. Ini adalah respons kita untuk memastikan ketahanan Nasional menghadapi tekanan dari perkembangan geopolitik dunia,” paparnya, Senin (5/9/2022).
Baca juga: Redam Efek Kenaikan Harga BBM, Sri Mulyani Naikkan Bansos Rp24,17 Triliun
Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini menilai, pemerintah tidak menampik penyesuaian harga BBM membawa dampak pada inflasi maupun potensi kenaikan jumlah kemiskinan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, kata dia, menyebut pemerintah sudah terlebih dahulu menaikkan dana bantalan sosial Rp24,17 triliun sebelum keputusan penyesuaian harga BBM. Nilai ini pun dalam kalkulasi pemerintah masih di atas beban yang akan muncul akibat penyesuaian harga BBM.
Baca juga: Kenaikan Harga BBM Dinilai Tepat agar Subsidi Bisa Dialihkan untuk yang Berhak
“Dengan adanya bansos Rp24,17 triliun, kita harapkan bisa mengurangi beban 40% masyarakat terbawah dalam menghadapi tekanan akibat inflasi maupun kenaikan Pertalite dan Solar ini. Oleh karena itu, jumlah kompensasinya dibuat jauh lebih besar dari estimasi beban yang mereka akan hadapi. Yaitu tadi estimasi Rp8,1 triliun, kita memberikan Rp24,17 triliun,” kata Sri Mulyani, Sabtu, 3 September 2022.
Kepala BIN Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan meminta masyarakat agar bisa memahami tujuan besar pemerintah mengurangi subsidi energi dan mengalihkannya menjadi dana perlindungan sosial masyarakat tak mampu. Menurut dia, pemerintah akan memitigasi risiko penyesuaian harga BBM.
“Perlu kita pahami, kebijakan pengurangan subsidi energi dengan penyesuaian harga BBM ini hanyalah bagian dari penguatan desain APBN yang lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat lemah secara ekonomi. Ini adalah respons kita untuk memastikan ketahanan Nasional menghadapi tekanan dari perkembangan geopolitik dunia,” paparnya, Senin (5/9/2022).
Baca juga: Redam Efek Kenaikan Harga BBM, Sri Mulyani Naikkan Bansos Rp24,17 Triliun
Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini menilai, pemerintah tidak menampik penyesuaian harga BBM membawa dampak pada inflasi maupun potensi kenaikan jumlah kemiskinan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, kata dia, menyebut pemerintah sudah terlebih dahulu menaikkan dana bantalan sosial Rp24,17 triliun sebelum keputusan penyesuaian harga BBM. Nilai ini pun dalam kalkulasi pemerintah masih di atas beban yang akan muncul akibat penyesuaian harga BBM.
Baca juga: Kenaikan Harga BBM Dinilai Tepat agar Subsidi Bisa Dialihkan untuk yang Berhak
“Dengan adanya bansos Rp24,17 triliun, kita harapkan bisa mengurangi beban 40% masyarakat terbawah dalam menghadapi tekanan akibat inflasi maupun kenaikan Pertalite dan Solar ini. Oleh karena itu, jumlah kompensasinya dibuat jauh lebih besar dari estimasi beban yang mereka akan hadapi. Yaitu tadi estimasi Rp8,1 triliun, kita memberikan Rp24,17 triliun,” kata Sri Mulyani, Sabtu, 3 September 2022.
Lihat Juga :
