Kepala BIN: Pengalihan Subsidi BBM untuk Menjaga dan Memperkuat Ketahanan Nasional

Senin, 05 September 2022 - 14:12 WIB
loading...
Kepala BIN: Pengalihan...
Kepala BIN Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan meminta masyarakat agar memahami tujuan besar pemerintah mengurangi subsidi energi dan mengalihkannya menjadi dana perlindungan sosial masyarakat tak mampu. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) menyebut, penajaman subsidi dengan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan upaya pemerintah menjaga dan memperkuat ketahanan nasional. Hal itu dalam rangka menghadapi tekanan dan perubahan geopolitik internasional.

Kepala BIN Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan meminta masyarakat agar bisa memahami tujuan besar pemerintah mengurangi subsidi energi dan mengalihkannya menjadi dana perlindungan sosial masyarakat tak mampu. Menurut dia, pemerintah akan memitigasi risiko penyesuaian harga BBM.

“Perlu kita pahami, kebijakan pengurangan subsidi energi dengan penyesuaian harga BBM ini hanyalah bagian dari penguatan desain APBN yang lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat lemah secara ekonomi. Ini adalah respons kita untuk memastikan ketahanan Nasional menghadapi tekanan dari perkembangan geopolitik dunia,” paparnya, Senin (5/9/2022).

Baca juga: Redam Efek Kenaikan Harga BBM, Sri Mulyani Naikkan Bansos Rp24,17 Triliun

Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini menilai, pemerintah tidak menampik penyesuaian harga BBM membawa dampak pada inflasi maupun potensi kenaikan jumlah kemiskinan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, kata dia, menyebut pemerintah sudah terlebih dahulu menaikkan dana bantalan sosial Rp24,17 triliun sebelum keputusan penyesuaian harga BBM. Nilai ini pun dalam kalkulasi pemerintah masih di atas beban yang akan muncul akibat penyesuaian harga BBM.

Baca juga: Kenaikan Harga BBM Dinilai Tepat agar Subsidi Bisa Dialihkan untuk yang Berhak

“Dengan adanya bansos Rp24,17 triliun, kita harapkan bisa mengurangi beban 40% masyarakat terbawah dalam menghadapi tekanan akibat inflasi maupun kenaikan Pertalite dan Solar ini. Oleh karena itu, jumlah kompensasinya dibuat jauh lebih besar dari estimasi beban yang mereka akan hadapi. Yaitu tadi estimasi Rp8,1 triliun, kita memberikan Rp24,17 triliun,” kata Sri Mulyani, Sabtu, 3 September 2022.

“Kenaikan dari bantuan sosial sebanyak Rp24,17 triliun yang tadi meng-cover 20,65 juta keluarga atau kelompok penerima, ini diperkirakan mencapai 30% keluarga termiskin di Indonesia,”.

Secara lebih rinci, kenaikan bansos Rp 24,17 triliun ini diperuntukkan bagi 20,65 juta keluarga tidak mampu yang masing-masing akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk empat bulan dengan total Rp12,4 triliun, pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 16 juta pekerja yang berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta perbulan dengan total Rp 9,6 triliun.

Termasuk Rp2,17 triliun yang berasal dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil (DAU dan DBH) pemerintah daerah untuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek online, dan nelayan. “Berdasarkan hitungan dari penerima dan kalau hubungan dengan kemiskinan, dengan adanya bantuan tersebut, maka angka kemiskinan bisa ditekan lagi turun sebesar sekitar 1,07% untuk dua bantuan BLT dan BSU,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai, bagi kalangan pengusaha, langkah pemerintah memperkuat bantalan sosial sangat berguna menjaga daya beli masyarakat yang pada kuartal II-2022 mengalami kenaikan impresif. ”Konsumsi rumah tangga tumbuh sangat impresif, yaitu 5,51% pada kuartal II-2022. Untuk itu, kami sepakat bansos harus diberikan sehingga konsumsi masyarakat bisa tetap terjaga,” katanya.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pemerintah Bentuk Satgas...
Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan
May Day 2025, Menko...
May Day 2025, Menko Polkam Berharap Pemerintah, Pengusaha, dan Buruh Terus Bersinergi
Gelar Apel Kesiapsiagaan...
Gelar Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla 2025, Menko Polkam: Tekan Angka Kebakaran
Bertemu Penasihat Khusus...
Bertemu Penasihat Khusus Presiden, Heikal: Program MBG Perkuat Pertahanan Nasional
Wakil PM Malaysia Bersama...
Wakil PM Malaysia Bersama Menko Polkam Bahas Wilayah Perbatasan hingga Terorisme
Menko Polkam Ungkap...
Menko Polkam Ungkap Hasil Kunjungan Presiden Prabowo ke Timur Tengah dan Turki
Konsumsi BBM Subsidi...
Konsumsi BBM Subsidi di Awal 2025 Dipastikan Belum Over Kuota
Gubernur Lemhannas Sebut...
Gubernur Lemhannas Sebut Tarif Trump Momentum Perkuat Ketahanan Ekonomi
Siap-siap, ASN BIN Mulai...
Siap-siap, ASN BIN Mulai Pindah ke IKN di Bulan Juni 2025
Rekomendasi
Meriam Kematian Tanda...
Meriam Kematian Tanda Arogansi Penguasa Mataram ketika Bertahta
Kota Punya Mata & Telinga?...
Kota Punya Mata & Telinga? NEC Bongkar Teknologi Rahasia Smart City di Surabaya
Pertama Kali, India...
Pertama Kali, India Gunakan S-400 Rusia dan Drone Israel dalam Perang Melawan Pakistan
Berita Terkini
Jaksa Hadirkan Penyidik...
Jaksa Hadirkan Penyidik KPK Rossa Purbo Jadi Saksi di Sidang Hasto Kristiyanto
Megawati Ungkap Prabowo...
Megawati Ungkap Prabowo Bolak-balik Tanya Kapan Dibikinin Nasi Goreng
Hari Ini Tim Kuasa Hukum...
Hari Ini Tim Kuasa Hukum Jokowi Datang ke Bareskrim
Wamenkop Jadi Ketua...
Wamenkop Jadi Ketua Pelaksana Harian Kopdes Merah Putih
10 Pejabat TNI AU Berganti,...
10 Pejabat TNI AU Berganti, Ini Nama-namanya
Kongres PDIP Digelar...
Kongres PDIP Digelar 2025, Megawati Hampir Pasti Kembali Jadi Ketum
Infografis
Ojol Dipastikan Dapat...
Ojol Dipastikan Dapat Subsidi BBM, Taksi Online Belum Jelas
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved