Cegah Aksi Terorisme, BNPT Fokus Pemberdayaan Seluruh Potensi Negara
loading...
Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8/2022). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT ) selaku Leading Sector Penanggulangan Terorisme di Tanah Air harus melakukan pemberdayaan seluruh potensi negara dalam mencegah aksi terorisme dengan memaksimalkan anggaran. Termasuk di dalamnya pinjaman luar negeri dalam rencana program lembaga tahun anggaran (TA) 2023.
"Kami melakukan empowering ke seluruh lembaga," kata Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8/2022).
Dalam fokus rencana program empowering di 2023, pinjaman luar negeri sebesar USD160 juta, yang sifatnya multiyears selama 3 tahun akan digunakan BNPT dalam penguatan kapasitas institusi pada 3 poin besar penggunaan anggaran.
Ketiganya yakni untuk pengembangan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis untuk anggaran tahun 2023 hingga 2025, peralatan surveillance dan early warning system serta Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Kerja Sama (Pusdiklat) Terorisme dan Kerja Sama Internasional.
Untuk penguatan sarana Pusat Krisis/Command Center, ini dibutuhkan supaya petugas dapat melakukan monitoring secara langsung dan cepat bila terjadi serangan terorisme.
"Saat terjadi krisis di tempat-tempat tertentu dalam konteks serangan terorisme, kita bisa melakukan monitoring langsung secara realtime terhadap petugas-petugas yang ada di lapangan. Ini memerlukan sarana teknologi yang tidak murah memang," kata Boy Rafli.
Sedangkan salah satu kebutuhan di bidang surveillance dan early warning system berguna untuk mendeteksi DPO tersangka teroris yang berkeliaran di ruang publik.
"Dengan mengintegrasikan data Dukcapil, kita ingin melakukan deteksi lokasi-lokasi public seperti terminal, bandara. Bagaimana jika nanti ada DPO, ada yang perlu dideteksi di gate atau di border-border dengan peralatan yang terintegrasi dengan lembaga terkait. Ini akan mampu menjadi bagian deteksi kita," katanya.
Rancangan program kerja yang disusun BNPT pada 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga dalam pencegahan, pengawasan, koordinasi dan penanggulangan terorisme.
"Kami melakukan empowering ke seluruh lembaga," kata Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8/2022).
Dalam fokus rencana program empowering di 2023, pinjaman luar negeri sebesar USD160 juta, yang sifatnya multiyears selama 3 tahun akan digunakan BNPT dalam penguatan kapasitas institusi pada 3 poin besar penggunaan anggaran.
Ketiganya yakni untuk pengembangan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis untuk anggaran tahun 2023 hingga 2025, peralatan surveillance dan early warning system serta Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Kerja Sama (Pusdiklat) Terorisme dan Kerja Sama Internasional.
Untuk penguatan sarana Pusat Krisis/Command Center, ini dibutuhkan supaya petugas dapat melakukan monitoring secara langsung dan cepat bila terjadi serangan terorisme.
"Saat terjadi krisis di tempat-tempat tertentu dalam konteks serangan terorisme, kita bisa melakukan monitoring langsung secara realtime terhadap petugas-petugas yang ada di lapangan. Ini memerlukan sarana teknologi yang tidak murah memang," kata Boy Rafli.
Sedangkan salah satu kebutuhan di bidang surveillance dan early warning system berguna untuk mendeteksi DPO tersangka teroris yang berkeliaran di ruang publik.
"Dengan mengintegrasikan data Dukcapil, kita ingin melakukan deteksi lokasi-lokasi public seperti terminal, bandara. Bagaimana jika nanti ada DPO, ada yang perlu dideteksi di gate atau di border-border dengan peralatan yang terintegrasi dengan lembaga terkait. Ini akan mampu menjadi bagian deteksi kita," katanya.
Rancangan program kerja yang disusun BNPT pada 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga dalam pencegahan, pengawasan, koordinasi dan penanggulangan terorisme.
Explore More