Komisi VII DPR Nilai Pengalihan Subsidi BBM ke Bansos Bisa Jaga Daya Beli

JAKARTA - Komisi VII DPR RI menilai kebijakan pemerintah mengalihkan anggaran subsidi BBM menjadi bantuan sosial untuk masyarakat tidak mampu sudah tepat. Bantuan sosial (Bansos) tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.

"Dari awal kami sudah menyampaikan bahwa ada baiknya pola dan mekanisme pemberian subsidi dialihkan dari produk ke penerima. Ini (bansos) salah satu kebijakan pemerintah yang tepat agar pemberian subsidi diberikan kepada yang butuh dan berhak," ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno pada, Selasa (30/8/2022).

Dia menuturkan, Komisi VII DPR mendukung pengalihan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah rencana pemerintah menyesuaikan harga BBM. Kendati demikian, saat pengalihan anggaran subsidi BBM menjadi bansos, ada hal yang bisa pemerintah lakukan. Baca: Jokowi Tambah Bansos Rp24,17 Triliun, Data Penerima Keluarga Miskin Diperbarui

"Untuk menjadikan subsidi tepat sasaran, perlu merevisi Perpres 191/2014, sehingga ada payung hukum yang jelas untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima subsidi. Itu perlu disegerakan dan kami siap untuk melakukan pengawasan dan pengawalan pelaksanaan revisi perpres tersebut," ujar Eddy yang juga Sekretaris Jenderal PAN itu.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menuturkan, subsidi BBM tidak tepat sasaran karena banyak dinikmati masyarakat mampu. Maka itu, Said sepakat anggaran subsidi BBM dialihkan untuk membantu masyarakat yang betul-betul berhak.

"Sudah saatnya kita mendukung pengurangan subsidi energi dan direalokasi menjadi anggaran diperlukan masyarakat miskin, seperti Bantuan Langsung Tunai, bantuan upah tenaga kerja, bantuan sosial produktif UMKM atau fasilitas kesehatan dan pendidikan agar dana APBN lebih dirasakan masyarakat," ucap Said.