Usul KPU Pilkada Serentak 2024 Dimajukan, Anggota DPR: Penuh Risiko
Selasa, 30 Agustus 2022 - 09:40 WIB
loading...
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus turut angkat bicara ihwal rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan memajukan jadwal Pilkada Serentak 2024. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus turut angkat bicara ihwal rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan memajukan jadwal Pilkada Serentak 2024 . Ia heran dengan rencana memajukan jadwal tersebut.
"Jika pemungutan suara Pilkada maju ke September 2024 tentu mempunyai konsekuensi dengan bertumpuknya beban kerja yang lebih berat dalam persiapan, penghitungan, rakapitulasi suara, dan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Legislatif dan Presiden, ini kan penuh risiko kalau Pilkada dimajukan," ujar Guspardi dalam keterangannya, Selasa (30/8/2022).
Baca juga: Kemendagri Antisipasi Potensi Konflik Jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024
Guspardi mengingatkan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 telah diatur dalam Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016. Dalam klausul itu menyebutkan, pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.
"Menggeser jadwal Pilkada tentu harus pula dengan merevisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada," terang Guspardi.
Baca juga: Jokowi Perintahkan Siapkan Payung Hukum Pemilu dan Pilkada Serentak 2024
Guspardi juga mengingatkan, Komisi II DPRbersama Pemerintah dan penyelenggara Pemilu telah menyetujui pelaksanaan Pilpres dan Pileg dilaksanakan 14 Februari 2024 dan Pilkada Serentak tanggal 27 November 2024.
Kendati demikian, Guspardi menyarankan KPU untuk fokus dan konsentrasi dengan berbagai tahapan yang membutuhkan perhatian dan energi penuh daripada mewacanakan memajukan Pilkada Serentak.
"Saat ini belum ada alasan yang sangat urgent untuk memajukan Pilkada serentak 2024," tegas Guspardi.
Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asyari mengusulkanPilkada digelar September 2024. Padahal dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 101, pemungutan suara dijadwalkan pada November 2024.
"Jika pemungutan suara Pilkada maju ke September 2024 tentu mempunyai konsekuensi dengan bertumpuknya beban kerja yang lebih berat dalam persiapan, penghitungan, rakapitulasi suara, dan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Legislatif dan Presiden, ini kan penuh risiko kalau Pilkada dimajukan," ujar Guspardi dalam keterangannya, Selasa (30/8/2022).
Baca juga: Kemendagri Antisipasi Potensi Konflik Jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024
Guspardi mengingatkan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 telah diatur dalam Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016. Dalam klausul itu menyebutkan, pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.
"Menggeser jadwal Pilkada tentu harus pula dengan merevisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada," terang Guspardi.
Baca juga: Jokowi Perintahkan Siapkan Payung Hukum Pemilu dan Pilkada Serentak 2024
Guspardi juga mengingatkan, Komisi II DPRbersama Pemerintah dan penyelenggara Pemilu telah menyetujui pelaksanaan Pilpres dan Pileg dilaksanakan 14 Februari 2024 dan Pilkada Serentak tanggal 27 November 2024.
Kendati demikian, Guspardi menyarankan KPU untuk fokus dan konsentrasi dengan berbagai tahapan yang membutuhkan perhatian dan energi penuh daripada mewacanakan memajukan Pilkada Serentak.
"Saat ini belum ada alasan yang sangat urgent untuk memajukan Pilkada serentak 2024," tegas Guspardi.
Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asyari mengusulkanPilkada digelar September 2024. Padahal dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 101, pemungutan suara dijadwalkan pada November 2024.
(maf)
Lihat Juga :
