Menko Polhukam Dukung Kerja Sama Baznas-TNI-BNPP Berdayakan Penerima Zakat

JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah bertugas melindungi kedaulatan dan segenap bangsa, termasuk di wilayah perbatasan negara. Karena itu, Mahfud mendukung kerja sama Baznas, TNI dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

“Bahwa dana Baznas bisa digunakan untuk pembangunan perbatasan, sehingga secara tidak langsung membantu orang miskin, membangun untuk kebaikan umat sesuai ajaran Islam untuk kemaslahatan umat, yaitu membangun NKRI tanpa membeda-bedakan,” ujar Mahfud dalam penandatanganan Nota Kesepahaman di Gedung Kemenko Polhukam, Kamis (25/8/2022).

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP, Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Ketua BAZNAS, Noor Ahmad dengan disaksikan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD. Hadir dalam acara ini para komisioner BAZNAS, jajaran BNPP, TNI, dan kemenko Polhukam.

Ketua Baznas Noor Ahmad mengatakan Baznas hadir ingin memberdayakan masyarakat, terutama di wilayah 3 T (terdepan, terluar dan tertinggal) yang termasuk mustahik. Kami bekerja berdasarkan prinsip 3 A (aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI,” katanya.

Melalui program-program pemberdayaan mustahik perbatasan, BAZNAS memiliki tekad menjadikan 1.000 muzaki (pemberi zakat) baru di 20 kecamatan prioritas di perbatasan yang mengalami kemiskinan ekstrem. berbagai program akan digaungkan untuk mendukung transformasi mustahik menjadi muzaki di perbatasan, yakni di antaranya sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan dan dakwah, sosial kemanusiaan.

Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa menegasan dukungan penuh. “Kami punya pasukan. Nanti sasaran-sasaran apa saja dan rencana pembangun fisik apa saja di perbatasan, kami siap di semua lini perbatasan yang dibutuhkan. Kami bisa custom pasukan kalau sudah tahu kebutuhan apa yang mau dibuat. Misalkan nanti membuat Rumah Sakit akan disiapkan dari Puskes AD atau Puskes AL selain dari pasukan di perbatasan,” ujar Andika.

Sementara Menteri Dalam Negri selaku Kepala BNPP Tito Karnavian mengapresiasi Baznas karena Nota Kesepahaman ini, Kemendagri bisa mendapatkan sumber pendanaan non APBN. ”Mempercepat pembangunan di perbatasan untuk pemerataan pembangunan, adalah sesuai visi Presiden membangun dari pinggiran,” kanya.

Tito menekankan bahwa adalah tugas kita bersama memperkuat perbatasan. Kalau ekonominya kuat maka pertahanan strategisnya akan kuat.

Nota kesepahaman mengatur lingkup kerjasama membangun perbatasan antara lain; Pembangunan ekosistem ekonomi terpadu terdiri atas pemberdayaan ekonomi pedesaan dan UMKM, pembangunan ekosistem Kesehatan terpadu terdiri atas layanan kesehatan kuratif dan promotif, program pendidikan masyarakat perbatasan dan program beasiswa perbatasan, penyediaan rumah layak huni dan sumber air, sinergi menjadikan 1.000 orang muzaki baru di kecamatan Kawasan perbatasan negara dengan prioritas kemiskinan ekstrem.

Baznas dengan didukung oleh BNPP dan TNI melakukan sinergi pemberdayaan mustahik atau penerima zakat yang menyasar wilayah perbatasan. TNI dan BNPP selama ini telah menjadi garda terdepan di daerah perbatasan dan pesisir. BAZNAS ikut membantu melalui program-program pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.