Optimalkan Infrastruktur yang Sudah Terbangun

Selasa, 23 Agustus 2022 - 14:26 WIB
loading...
Optimalkan Infrastruktur yang Sudah Terbangun
Pemerintah menganggarkan infrastruktur pada 2023 sebesar Rp392 triliun. Ini mendekati anggaran infrastruktur prapandemi Covid-19 atau pada 2019 senilai Rp394 triliun. (KORAN SINDO/Wawan Bastian)
A A A
PEMERINTAH menganggarkan infrastruktur pada 2023 sebesar Rp392 triliun, lebih tinggi daripada anggaran infrastruktur tahun ini Rp365,8 triliun. Pemerintah pun siap memulai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan.

Jika dilihat secara historis, anggaran infrastruktur pada 2023 mendekati anggaran infrastruktur prapandemi Covid-19 atau pada 2019 senilai Rp394 triliun.

Setidaknya ada empat fokus pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan pemerintah. Keempat fokus tersebut adalah penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi.

Secara sederhana, Presiden Jokowi melakukan pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh penjuru negeri pada 2023. Hal tersebut dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi di dalam negeri.

Selain itu tujuan pembangunan infrastruktur pada tahun ini adalah mentransformasi beberapa sektor ekonomi nasional seperti energi, pangan, konektivitas, dan transportasi.

Terakhir Presiden Jokowi akan berusaha menyelesaikan beberapa proyek strategis nasional atau PSN. Di samping itu pemerintah akan mulai membangun ibu kota baru secara bertahap dan berkelanjutan.

Secara umum konstruksi IKN tahap pertama atau pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara akan berlangsung hingga 2024. Adapun pembangunan seluruh IKN dijadwalkan akan terus berlangsung hingga 2045.

Pada tahap pertama, ada tiga kawasan yang akan dibangun, KIPP, kawasan pendidikan, dan kawasan kesehatan. Sumber dana pembangunan kawasan pendidikan dan kesehatan dapat dari pihak swasta maupun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Total biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai Rp466 triliun dengan dana dari APBN kurang dari 20%. Penggunaan uang negara bisa secara langsung maupun dengan skema pengelolaan aset negara dengan mekanisme pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Sementara lebih dari 80% pembiayaan ibu kota baru akan melalui skema KPBU, investasi swasta maupun BUMN dan BUMD.

Kementerian Investasi mencatat setidaknya ada empat negara yang telah berkomitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN Nusantara, yakni Uni Emirat Arab, Cina, Korea Selatan, dan Taiwan. Uni Emirat Arab bahkan telah merealisasi investasinya senilai USD20 miliar atau sekitar Rp299,84 triliun (kurs: Rp 14.992).

Seluruh investasi UEA tersebut telah ditanamkan pada Indonesia Investment Authority (INA). Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa realisasi komitmen investasi dari negara-negara lain akan berlangsung hingga 20 tahun ke depan.

Di sisi lain anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2023 dialokasikan senilai Rp125,2 triliun atau 31,93% dari total anggaran infrastruktur 2023. Selain itu anggaran Kementerian PUPR naik 2,37% dari proyeksi belanja Kementerian PUPR tahun ini senilai Rp 122,3 triliun.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 45 proyek prioritas strategis atau major project untuk 2022. Dari seluruh proyek tersebut, ada 13 proyek yang mendapat penekanan utama atau berstatus highlight major project, salah satunya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah menerapkan strategi memadukan anggaran dengan bauran skema pendanaan yang akan dilakukan melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja kementerian/lembaga serta meningkatkan peran swasta.

Infrastruktur sangat penting dalam membangun perekonomian suatu negara di mana satu wilayah dengan daerah lainnya bisa saling terkoneksi. Namun, ironisnya, ada beberapa proyek infrastruktur yang sedang dibangun berjalan lambat atau bahkan mangkrak.

Misalnya Bandara Kertajati, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, hingga pembangunan Bandara Jenderal Sudirman di Purbalingga, Jawa Tengah. Bertolak dari permasalahan tersebut, sejauh mana efektivitas pembangunan infrastruktur yang selama ini digenjot pemerintah. Kita berharap infrastruktur yang dibangun era Presiden Jokowi dapat dikebut dan terlaksana dengan baik.

Baca Juga: koran-sindo.com
(bmm)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1096 seconds (0.1#10.140)