Fraksi PKS di DPR Tolak Rencana Kenaikan BBM Bersubsidi, Ini Alasannya
Selasa, 23 Agustus 2022 - 07:50 WIB
loading...
A
A
A
Ia mengaku miris melihat kompensasi yang diberikan kepada PLN dan Pertamina sebagian besar untuk membayar utang BUMN tersebut dan untuk menanggung beban umum dan administrasi perusajaan termasuk membayar gaji-gaji direktur, komisaris dan manajemen.
"Pertamina saja beban umumnya sangat besar mencapai Rp29 trilliun pada tahun 2021. Tahun 2022 angkanya kemungkinan tidak akan berbeda jauh," kata dia.
Ia melihat, pemerintah membuat pesan agar ada alasan utang pemerintah ke Pertamina dan PLN dibayar oleh rakyat.
"Dalihnya terlalu banyak subsidi BBM yang mencapai Rp500 triliun. Padahal pemerintah ini tidak sanggup membayar utang ke Pertamina dan PLN," tuturnya.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, PKS kata Sukamta menolak rencana kenaikan BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah.
"Permasalahan bahan bakar minyak (BBM) ini ibarat bom waktu namun pemerintah tidak siap menghadapinya. Kebijakan pemerintah menaikan harga BBM merupakan kebijakan paling mudah," terang Sukamta.
"Pertamina saja beban umumnya sangat besar mencapai Rp29 trilliun pada tahun 2021. Tahun 2022 angkanya kemungkinan tidak akan berbeda jauh," kata dia.
Ia melihat, pemerintah membuat pesan agar ada alasan utang pemerintah ke Pertamina dan PLN dibayar oleh rakyat.
"Dalihnya terlalu banyak subsidi BBM yang mencapai Rp500 triliun. Padahal pemerintah ini tidak sanggup membayar utang ke Pertamina dan PLN," tuturnya.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, PKS kata Sukamta menolak rencana kenaikan BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah.
"Permasalahan bahan bakar minyak (BBM) ini ibarat bom waktu namun pemerintah tidak siap menghadapinya. Kebijakan pemerintah menaikan harga BBM merupakan kebijakan paling mudah," terang Sukamta.
Lihat Juga :
