PMII Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi
loading...
Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) M. Abdullah Syukri menolak tegas rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar. Foto/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) M. Abdullah Syukri menolak tegas rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) bersubsidi seperti Pertalite dan solar. Mereka melihat kenaikan itu akan memberatkan masyarakat.
Abe, panggilan akrabnya, menegaskan wacana itu justru memperparah angka kemiskinan di Indonesia. Ia malah menilai hal itu tidak lepas dari adanya mafia migas. Terlebih berdasarkan catatannya, pendapatan migas di Indonesia surplus.
“Alih-alih hanya mengambil kebijakan di sisi hilir yang langsung berdampak ke masyarakat. Lebih baik baik pemerintah fokus pembenahan di hulu, seperti memberantas sindikat mafia bahan bakar dan pengawasan pendistribusian BBM yang tepat sasaran,” kata Abe dalam siaran pers, Sabtu (20/8/2022).
Sebelumnya, wacana kenaikan harga BBM diungkapkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Hal ini selaras ucapan Presiden Jokowi yang menilai subsidi BBM membebankan APBN yang telah mengeluarkan Rp500 triliun.
Terlepas itu, Abe menilai wacana menaikkan harga Pertalite dan Solar sangat erat berkaitan dengan permainan politik pasar global, serta peran-peran lembaga keuangan internasional. Alasan menyelamatkan APBN dinilai tidak tepat.
Ia lantas menyarankan pemerintah pusat mengkaji ulang terkait rencana menaikkan harga BBM subsidi. Terlebih saat ini, situasi perekonomian masyarakat hari ini tidak sepenuhnya siap dengan kebijakan tersebut.
"Perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19 dan permasalahan harga bahan pokok yang belum stabil. Jangan sampai rakyat Indonesia semakin menderita dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi,” tambahnya.
Terhadap ini, ia lantas memandarkan agar kader PMII se Indonesia bergerak mengawal kepentingan rakyat dan menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. “Segera menghentikan pembahasan kebijakan pengurangan subsidi BBM dan mengkaji ulang rencana menaikkan harga BBM, karena jelas semakin memiskinkan nelayan, petani, buruh, maupun masyarakat marjinal,” kata Abe.
Selain itu, ia meminta pemerintah mengambil langkah tegas mengatasi defisit anggaran negara, dengan tidak menghilangkan dan merampas hak-hak rakyat. “Kami seluruh kader PMII se-Indonesia, senantiasa siap bergerak mengawal kepentingan rakyat dan menolak dengan tegas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi,” tegasnya.
Abe, panggilan akrabnya, menegaskan wacana itu justru memperparah angka kemiskinan di Indonesia. Ia malah menilai hal itu tidak lepas dari adanya mafia migas. Terlebih berdasarkan catatannya, pendapatan migas di Indonesia surplus.
“Alih-alih hanya mengambil kebijakan di sisi hilir yang langsung berdampak ke masyarakat. Lebih baik baik pemerintah fokus pembenahan di hulu, seperti memberantas sindikat mafia bahan bakar dan pengawasan pendistribusian BBM yang tepat sasaran,” kata Abe dalam siaran pers, Sabtu (20/8/2022).
Sebelumnya, wacana kenaikan harga BBM diungkapkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Hal ini selaras ucapan Presiden Jokowi yang menilai subsidi BBM membebankan APBN yang telah mengeluarkan Rp500 triliun.
Terlepas itu, Abe menilai wacana menaikkan harga Pertalite dan Solar sangat erat berkaitan dengan permainan politik pasar global, serta peran-peran lembaga keuangan internasional. Alasan menyelamatkan APBN dinilai tidak tepat.
Ia lantas menyarankan pemerintah pusat mengkaji ulang terkait rencana menaikkan harga BBM subsidi. Terlebih saat ini, situasi perekonomian masyarakat hari ini tidak sepenuhnya siap dengan kebijakan tersebut.
"Perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19 dan permasalahan harga bahan pokok yang belum stabil. Jangan sampai rakyat Indonesia semakin menderita dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi,” tambahnya.
Terhadap ini, ia lantas memandarkan agar kader PMII se Indonesia bergerak mengawal kepentingan rakyat dan menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. “Segera menghentikan pembahasan kebijakan pengurangan subsidi BBM dan mengkaji ulang rencana menaikkan harga BBM, karena jelas semakin memiskinkan nelayan, petani, buruh, maupun masyarakat marjinal,” kata Abe.
Selain itu, ia meminta pemerintah mengambil langkah tegas mengatasi defisit anggaran negara, dengan tidak menghilangkan dan merampas hak-hak rakyat. “Kami seluruh kader PMII se-Indonesia, senantiasa siap bergerak mengawal kepentingan rakyat dan menolak dengan tegas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi,” tegasnya.
(rca)
Explore More