Hobi Pemerintah Gandeng Perusahaan Asing Dikritik
Selasa, 30 Juni 2020 - 15:22 WIB
loading...
Hobi pemerintah menggandeng perusahaan asing dikritik oleh Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisaksi Trubus Rahardiansyah. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Hobi pemerintah menggandeng perusahaan asing dikritik oleh Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisaksi Trubus Rahardiansyah. Diketahui, Direktorat Jenderal Kebudayaan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Google melaksanakan program Google Arts Project.
(Baca juga: Ada 5 Kasus Baru, Total 1.109 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19)
Sebelumnya, Kemendikbud bekerjasama dengan Netflix untuk menyajikan film dokumenter selama pelaksanaan Belajar Dari Rumah. "Ini menjadi kebijakan yang tidak tepat. Karena harusnya kan yang ada di dalam negeri itu, harusnya kan itu yang digunakan," ujar Trubus kepada SINDOnews, Selasa (30/6/2020).
(Baca juga: Jokowi Minta Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD untuk Tangani Covid-19)
Trubus pun heran dengan hobi pemerintah menggandeng perusahaan asing itu. "Sepertinya alasan pemerintah ini lebih ke praktisnya. Biar bisa mendunia. Tapi ini kan harusnya kenapa enggak menggandeng saja yang ada di Indonesia atau dalam negeri," katanya.
Maka itu, dia menilai langkah pemerintah menggandeng perusahaan asing itu kontraproduktif. "Malah jadi kontraproduktif karena tidak memberikan peluang bagi perusahaan dalam negeri," imbuhnya.
Dia pun berpendapat, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) lemah. Sehingga, pemerintah hobi bekerja sama dengan perusahaan asing.
"Kenapa Kominfo tidak membuat suatu aturan atau kebijakan atau larangan yang melarang menggunakan provider yang dikelola asing," pungkasnya.
(Baca juga: Ada 5 Kasus Baru, Total 1.109 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19)
Sebelumnya, Kemendikbud bekerjasama dengan Netflix untuk menyajikan film dokumenter selama pelaksanaan Belajar Dari Rumah. "Ini menjadi kebijakan yang tidak tepat. Karena harusnya kan yang ada di dalam negeri itu, harusnya kan itu yang digunakan," ujar Trubus kepada SINDOnews, Selasa (30/6/2020).
(Baca juga: Jokowi Minta Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD untuk Tangani Covid-19)
Trubus pun heran dengan hobi pemerintah menggandeng perusahaan asing itu. "Sepertinya alasan pemerintah ini lebih ke praktisnya. Biar bisa mendunia. Tapi ini kan harusnya kenapa enggak menggandeng saja yang ada di Indonesia atau dalam negeri," katanya.
Maka itu, dia menilai langkah pemerintah menggandeng perusahaan asing itu kontraproduktif. "Malah jadi kontraproduktif karena tidak memberikan peluang bagi perusahaan dalam negeri," imbuhnya.
Dia pun berpendapat, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) lemah. Sehingga, pemerintah hobi bekerja sama dengan perusahaan asing.
"Kenapa Kominfo tidak membuat suatu aturan atau kebijakan atau larangan yang melarang menggunakan provider yang dikelola asing," pungkasnya.
(maf)
