TNI Solid, Tak Ada Persaingan antara Jenderal Andika dan KSAD Dudung

JAKARTA - Ketua Cendekia Muda Nusantara, Adi Baiquni meyakini tidak ada persaingan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman . Internal di tubuh TNI solid.

"Saya yakin bahwa tidak ada konflik di tubuh TNI, karena TNI tidak berpolitik," kata Adi, Selasa (16/8/2022).

Menurut Adi, kesan persaingan antara Panglima dan KSAD yang muncul ke permukaan bisa jadi adalah settingan agar TNI mendapat perhatian publik. Sebab, Jenderal Andika selama ini digadang-gadang sebagai bakal capres.



"Kalau tentang Jenderal TNI Andika jadi capres, itu memang harapannya, siapa pun punya peluang menjadi yang terbaik untuk Bangsa Indonesia. Termasuk beliau (Jenderal TNI Andika Perkasa). Dan di banyak survei politik memang beliau namanya muncul," mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ini.

Jika nanti Jenderal Andhika menjadi Capres 2024, menurut Adi, maka seleksi calon orang nomor satu di tubuh TNI harus sosok yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan berintegritas.

"Di banyak kesempatan saya sering utarakan bahwa, seleksi kepemimpinan di tubuh TNI merupakan bagian dari seleksi kepemimpinan nasional. Artinya jika sudah jadi pemimpin di TNI pasti jadi pemimpin atau tokoh secara nasional," ujar Wakil Ketua Umum DPP KNPI Periode 2018-2022 ini.

Baca juga: KSAD Dudung Sematkan Bintang Kartika Eka Pakci Utama kepada Prabowo Subianto

Namun demikian, Adi menyampaikan bahwa yang punya kans menjadi pengganti Jenderal TNI Andika sebagai Panglima TNI adalah yang saat ini menjabat KSAL atau KSAD. "Namun keputusannya tetap kembali kepada Presiden sebagai penentu karena hak prerogatif beliau," kata Adi.

Sementara itu, inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Andrianto SIP menilai sulit untuk membuktikan apakah seseorang didukung oleh Amerika Serikat untuk menjadi presiden di negara tertentu. Seperti apa bentuk dukungannya?

"Kalau dukungan secara sembunyi atau terbuka dari sebuah negara bisa saja, tapi untuk membuktikan kita sulit, dalam bentuk apa dukungannya. Dan tidak ada jaminan seorang mantan panglima mendapatkan dukungan luas. Dulu juga Pak Wiranto mantan Panglima nyapres gagal, SBY yang tidak pernah jadi Panglima malah berhasil," katanya.

Andrianto menegaskan bahwa dalam pembukaan UUD 1945 menyebutkan kebijakan luar negeri Indonesia berperan aktif dalam perdamaian dunia. Dengan politik bebas aktif, Indonesia tidak boleh berpihak kepada negara manapun.

"Tidak perlu ada pangkalan-pangkalan militer dari negara manapun di Indonesia supaya netralitas kita terjaga. Kebijakan Indonesia bebas aktif, tidak ke Barat dan tidak ke Timur, tidak ke Amerika dan tidak ke China," kata Andrianto.

Terkait siapa sosok calon Panglima TNI sebagai pengganti Andika Perkasa, Andrianto mengingatkan untuk kembali pada urutan 3 matra di TNI. Hal ini merespons seringnya KSAL Laksamana Yudo Margono mengundang Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Seperti dalam acara penamaan Kapal Selam dan diskusi tentang Ratu Kalinyamat.

"Kalau dalam UU TNI Ttahun 2002 itu jelas, di antara tiga matra, harusnya kalau sekarang dari Angkatan Darat, ya harus dari Angkatan Laut atau dari Angkatan Udara. Jadi semangat UU TNI bisa jalan," katanya.

Namun ia mengingatkan bahwa pemilihan Panglima TNI merupakan Hak preogratif Presiden. Presiden dianggap telah memiliki berbagai pertimbangan, terlebih Indonesia akan segera menghadapi Pilpres 2024. Dengan begitu, Presiden akan mencari sosok yang sangat kompeten dan memiliki kemampuan dalam membantu menjaga stabilitas keamanan dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2024.