TNI Solid, Tak Ada Persaingan antara Jenderal Andika dan KSAD Dudung
loading...
A
A
A
"Kalau dukungan secara sembunyi atau terbuka dari sebuah negara bisa saja, tapi untuk membuktikan kita sulit, dalam bentuk apa dukungannya. Dan tidak ada jaminan seorang mantan panglima mendapatkan dukungan luas. Dulu juga Pak Wiranto mantan Panglima nyapres gagal, SBY yang tidak pernah jadi Panglima malah berhasil," katanya.
Andrianto menegaskan bahwa dalam pembukaan UUD 1945 menyebutkan kebijakan luar negeri Indonesia berperan aktif dalam perdamaian dunia. Dengan politik bebas aktif, Indonesia tidak boleh berpihak kepada negara manapun.
"Tidak perlu ada pangkalan-pangkalan militer dari negara manapun di Indonesia supaya netralitas kita terjaga. Kebijakan Indonesia bebas aktif, tidak ke Barat dan tidak ke Timur, tidak ke Amerika dan tidak ke China," kata Andrianto.
Terkait siapa sosok calon Panglima TNI sebagai pengganti Andika Perkasa, Andrianto mengingatkan untuk kembali pada urutan 3 matra di TNI. Hal ini merespons seringnya KSAL Laksamana Yudo Margono mengundang Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Seperti dalam acara penamaan Kapal Selam dan diskusi tentang Ratu Kalinyamat.
"Kalau dalam UU TNI Ttahun 2002 itu jelas, di antara tiga matra, harusnya kalau sekarang dari Angkatan Darat, ya harus dari Angkatan Laut atau dari Angkatan Udara. Jadi semangat UU TNI bisa jalan," katanya.
Namun ia mengingatkan bahwa pemilihan Panglima TNI merupakan Hak preogratif Presiden. Presiden dianggap telah memiliki berbagai pertimbangan, terlebih Indonesia akan segera menghadapi Pilpres 2024. Dengan begitu, Presiden akan mencari sosok yang sangat kompeten dan memiliki kemampuan dalam membantu menjaga stabilitas keamanan dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2024.
Andrianto menegaskan bahwa dalam pembukaan UUD 1945 menyebutkan kebijakan luar negeri Indonesia berperan aktif dalam perdamaian dunia. Dengan politik bebas aktif, Indonesia tidak boleh berpihak kepada negara manapun.
"Tidak perlu ada pangkalan-pangkalan militer dari negara manapun di Indonesia supaya netralitas kita terjaga. Kebijakan Indonesia bebas aktif, tidak ke Barat dan tidak ke Timur, tidak ke Amerika dan tidak ke China," kata Andrianto.
Terkait siapa sosok calon Panglima TNI sebagai pengganti Andika Perkasa, Andrianto mengingatkan untuk kembali pada urutan 3 matra di TNI. Hal ini merespons seringnya KSAL Laksamana Yudo Margono mengundang Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Seperti dalam acara penamaan Kapal Selam dan diskusi tentang Ratu Kalinyamat.
"Kalau dalam UU TNI Ttahun 2002 itu jelas, di antara tiga matra, harusnya kalau sekarang dari Angkatan Darat, ya harus dari Angkatan Laut atau dari Angkatan Udara. Jadi semangat UU TNI bisa jalan," katanya.
Namun ia mengingatkan bahwa pemilihan Panglima TNI merupakan Hak preogratif Presiden. Presiden dianggap telah memiliki berbagai pertimbangan, terlebih Indonesia akan segera menghadapi Pilpres 2024. Dengan begitu, Presiden akan mencari sosok yang sangat kompeten dan memiliki kemampuan dalam membantu menjaga stabilitas keamanan dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2024.
(abd)
Lihat Juga :
