Misbakhun Apresiasi Kebijakan Jokowi Pertahankan Subsidi BBM
loading...
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun di depan ratusan konstituennya pada Sosialisasi Cinta Rupiah: Bela Negara Tanpa Senjata yang digelar di Kantor Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Sabtu (13/8/2022). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memuji kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mengatasi gejolak ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan lonjakan harga minyak dunia. Legislator Golkar itu menilai kemampuan pemerintah mengoordinasikan penanganan masalah ekonomi merupakan kunci penting menghadapi perekonomian global yang bergejolak.
Hal ini disampaikan Misbakhun di depan ratusan konstituennya pada Sosialisasi Cinta Rupiah: Bela Negara Tanpa Senjata yang digelar di Kantor Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Sabtu (13/8/2022).
"Arahan Presiden Jokowi di sektor ekonomi dijalankan oleh Menko Perekonomian Pak Airlangga Hartarto, ada Menkeu Bu Sri Mulyani yang memerankan kebijakan fiskal yang sangat bagus, lalu didukung peran Pak Perry Warjiyo (Gubernur Bank Indonesia) bersama jajaran BI," kata Misbakhun dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (14/8/2022).
Sekjen Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) itu lantas mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan pada 5 Agustus lalu. Menurut Misbakhun, BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,44%.
Misbakhun menyatakan pemerintah memilih mempertahankan subsidi BBM. Namun, dia menyebut kebijakan fiskal dalam menjaga harga BBM juga harus ditopang kebijakan moneter.
Menurut Misbakhun, BI sebagai pihak yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter punya andil besar dalam menjaga ketersediaan dana. "Nah, uang subsidi ini dari mana? Sebagian dari pajak negara, sebagian dari Bank Indonesia," kata Legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menjelaskan pemerintah dan BI ini telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Jilid III. SKB itu berisi kesepakatan tentang berbagi beban (burden sharing) yang memungkinkan dukungan pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN).
Melalui skema itu, BI membeli SBN dari pemerintah. "Dengan SKB Jilid III, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih lebar karena dukungan Bank Indonesia," tutur Misbakhun.
Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 itu menambahkan saat ini seluruh masyarakat menikmati buah kebijakan pemerintah tentang subsidi BBM. Menurut dia, angka inflasi tetap terkendali meski harga minyak terus bergejolak seiring konflik Rusia Vs Ukraina yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
"Jika kita melihat perang Rusia-Ukraina yang membuat harga minyak menjadi tinggi, inflasi yang tinggi terjadi di berbagai negara. Indonesia hanya mengalami inflasi di bawah 10%," katanya.
Hal ini disampaikan Misbakhun di depan ratusan konstituennya pada Sosialisasi Cinta Rupiah: Bela Negara Tanpa Senjata yang digelar di Kantor Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Sabtu (13/8/2022).
"Arahan Presiden Jokowi di sektor ekonomi dijalankan oleh Menko Perekonomian Pak Airlangga Hartarto, ada Menkeu Bu Sri Mulyani yang memerankan kebijakan fiskal yang sangat bagus, lalu didukung peran Pak Perry Warjiyo (Gubernur Bank Indonesia) bersama jajaran BI," kata Misbakhun dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (14/8/2022).
Sekjen Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) itu lantas mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan pada 5 Agustus lalu. Menurut Misbakhun, BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,44%.
Misbakhun menyatakan pemerintah memilih mempertahankan subsidi BBM. Namun, dia menyebut kebijakan fiskal dalam menjaga harga BBM juga harus ditopang kebijakan moneter.
Menurut Misbakhun, BI sebagai pihak yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter punya andil besar dalam menjaga ketersediaan dana. "Nah, uang subsidi ini dari mana? Sebagian dari pajak negara, sebagian dari Bank Indonesia," kata Legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menjelaskan pemerintah dan BI ini telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Jilid III. SKB itu berisi kesepakatan tentang berbagi beban (burden sharing) yang memungkinkan dukungan pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN).
Melalui skema itu, BI membeli SBN dari pemerintah. "Dengan SKB Jilid III, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih lebar karena dukungan Bank Indonesia," tutur Misbakhun.
Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 itu menambahkan saat ini seluruh masyarakat menikmati buah kebijakan pemerintah tentang subsidi BBM. Menurut dia, angka inflasi tetap terkendali meski harga minyak terus bergejolak seiring konflik Rusia Vs Ukraina yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
"Jika kita melihat perang Rusia-Ukraina yang membuat harga minyak menjadi tinggi, inflasi yang tinggi terjadi di berbagai negara. Indonesia hanya mengalami inflasi di bawah 10%," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
