KIB Mulai Saring Bakal Capres 2024 Setelah 17 Agustus
Kamis, 28 Juli 2022 - 15:56 WIB
loading...
Politikus PPP Arsul Sani mengatakan KIB akan mulai menyaring bakal capres untuk Pilpres 2024 setelah 17 Agustus. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan menginventarisasi dan menyeleksi nama-nama bakal calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 setelah 17 Agustus 2022. Partai Golkar, PAN dan PPP sejauh ini masih intens melakukan komunikasi.
"Sebetulnya komunikasi antar 3 parpol KIB makin intens. Kita sepakat setiap pertemuan tidak harus selalu dipublikasi ke media, apalagi hal yang belum matang. Ini termasuk tentu setelah menyusun platform meski belum publikasikan. Nanti setelah 17 Agustus kita akan mulai bicara tentang identifikasi sosok yang diinternal KIB diaspirasikan oleh masing-masing partai," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2022).
Baca juga: Airlangga Hartarto Tegaskan KIB Bukan untuk Ganjar
Dia mencontohkan, Partai Golkar mengusulkan Ketua Umumnya (Ketum) Airlangga Hartarto, PAN nanti akan menentukan nama capres melalui proses rakernas, dan PPP juga menentukannya melalui mukernas.
Soal potensi dukungan untuk Erick Thohir, Arsul yang anggota Komisi III DPR ini menegaskan KIB belum menandai siapa yang akan diusung. KIB masib terbuka mendukung semua tokoh seperti Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Anies Baswedan juga Puan Maharani, termasuk Erick Thohir.
"Tapi masalahnya Bu Puan sudah punya kendaraan sendiri. Pak Ganjar bukan pimpinan partai. Ibarat Pak Airlangga, Pak Zul, Pak Prabowo punya kendaraan sendiri. Sehingga beliau kerja mereka hanya perlu satu babak, sedang yang belum punya partai harus mencari babak baru dalam proses capres," terangnya.
Jadi, Wakil Ketua MPR RI ini menegaskan bahwa tim kerja KIB yang diwakili oleh masing-masing fraksi akan melakukan pendalaman. Juga meminta respons dari berbagai pemangku kepentingan di negara ini, seperti ormas agama, atau ormas non agama.
"Tentu juga ya di lingkungan termasuk harus ada pengembangan komunikasi dengan parpol lain. Meski di kalangan partai-partai koalisi pemerintah yang tujuh, meskipun kami membelah dan tidak ada dalam koalisi. Tapi kami punya tekad yang sama, bahwa siapapun paslon yang kita usung bisa meneruskan legacy dan program pemerintahan yang sekarang," paparnya.
"Karena saat ini MPR sedang menyusun PPHN, kalau PPHN nya belum sampai maka kesinambungan harus tercipta. Meskipun PPHN-nya belum ada," imbuh Arsul.
Arsul menegaskan, meskipun antar parpol pendukung pemerintah berbeda koalisi, semua punya semangat yang sama yakni mendorong lebih dari 3 pasang capres-cawapres.
"Karena kita tidak bicara untuk kepentingan elektoral dan melihat semua yang dikerjakan pemerintah saat ini dalam kacamatan negatif. Kami menghindari hal seperti itu," papar Arsul.
"Sebetulnya komunikasi antar 3 parpol KIB makin intens. Kita sepakat setiap pertemuan tidak harus selalu dipublikasi ke media, apalagi hal yang belum matang. Ini termasuk tentu setelah menyusun platform meski belum publikasikan. Nanti setelah 17 Agustus kita akan mulai bicara tentang identifikasi sosok yang diinternal KIB diaspirasikan oleh masing-masing partai," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2022).
Baca juga: Airlangga Hartarto Tegaskan KIB Bukan untuk Ganjar
Dia mencontohkan, Partai Golkar mengusulkan Ketua Umumnya (Ketum) Airlangga Hartarto, PAN nanti akan menentukan nama capres melalui proses rakernas, dan PPP juga menentukannya melalui mukernas.
Soal potensi dukungan untuk Erick Thohir, Arsul yang anggota Komisi III DPR ini menegaskan KIB belum menandai siapa yang akan diusung. KIB masib terbuka mendukung semua tokoh seperti Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Anies Baswedan juga Puan Maharani, termasuk Erick Thohir.
"Tapi masalahnya Bu Puan sudah punya kendaraan sendiri. Pak Ganjar bukan pimpinan partai. Ibarat Pak Airlangga, Pak Zul, Pak Prabowo punya kendaraan sendiri. Sehingga beliau kerja mereka hanya perlu satu babak, sedang yang belum punya partai harus mencari babak baru dalam proses capres," terangnya.
Jadi, Wakil Ketua MPR RI ini menegaskan bahwa tim kerja KIB yang diwakili oleh masing-masing fraksi akan melakukan pendalaman. Juga meminta respons dari berbagai pemangku kepentingan di negara ini, seperti ormas agama, atau ormas non agama.
"Tentu juga ya di lingkungan termasuk harus ada pengembangan komunikasi dengan parpol lain. Meski di kalangan partai-partai koalisi pemerintah yang tujuh, meskipun kami membelah dan tidak ada dalam koalisi. Tapi kami punya tekad yang sama, bahwa siapapun paslon yang kita usung bisa meneruskan legacy dan program pemerintahan yang sekarang," paparnya.
"Karena saat ini MPR sedang menyusun PPHN, kalau PPHN nya belum sampai maka kesinambungan harus tercipta. Meskipun PPHN-nya belum ada," imbuh Arsul.
Arsul menegaskan, meskipun antar parpol pendukung pemerintah berbeda koalisi, semua punya semangat yang sama yakni mendorong lebih dari 3 pasang capres-cawapres.
"Karena kita tidak bicara untuk kepentingan elektoral dan melihat semua yang dikerjakan pemerintah saat ini dalam kacamatan negatif. Kami menghindari hal seperti itu," papar Arsul.
(muh)
Lihat Juga :
