Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Bisa Minimal 80%
Selasa, 26 Juli 2022 - 17:17 WIB
loading...
Pengamat Politik Emrus Sihombing menilai tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar 60% bukan kabar mengejutkan. Foto/BPMI Setpres
A
A
A
JAKARTA - Tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) sebesar 60% dinilai bukan kabar mengejutkan. Diketahui, 64% responden dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang diumumkan pada Minggu 24 Juli 2022 merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
Selain itu, Indikator Politik Indonesia dan indEX pada bulan ini juga mengeluarkan hasil survei yang masing-masing menyebutkan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi 67,5% dan 80,9%. Pengamat Politik Emrus Sihombing menilai tingkat kepuasan publik seharusnya bisa mencapai 80%.
Menurut Emrus, 60% bisa diartikan tingkat kepuasan publik masih di batas aman dan mayoritas. Adapun penyebabnya, menurut dia, karena Presiden Jokowi selalu hadir merespons kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Pendorong Utama Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi
Emrus mengatakan, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi bisa mencapai 80% kalau para menteri juga berkinerja baik. "Jokowi responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sayangnya menteri tidak responsif. Kalau menteri responsif, kepuasan publik bisa 80%. Persoalan ada di kinerja menteri," kata Emrus, Selasa (26/7/2022).
Lebih lanjut dia menuturkan, ada tiga menteri Jokowi yang berkinerja cukup baik. Ketiga menteri itu adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
"Jokowi berhasil membangun infrastruktur, jalan tol, bendungan dan lain-lain, bukankah keberhasilan ini diback up menteri PUPR? Jadi, kinerja menteri tentu berimbas pada kepuasan publik terhadap Jokowi. Andai semua menteri menjalankan tugasnya, saya kira tingkat kepuasan masyarakat ke Jokowi bisa 80%," imbuhnya.
Dia berpendapat bahwa menteri harus bekerja lebih dari maksimal. Jika memang sekiranya tidak bisa bekerja, karena dipengaruhi latar belakang dan lain sebagainya, seharusnya jabatan itu tidak diterima.
Pasalnya, menteri bertanggung jawab pada rakyat karena operasional mereka menggunakan uang negara. Dia melanjutkan, ke depan partai politik jangan meminta jatah kursi menteri kepada presiden agar kinerja pemerintahan positif.
Menurutnya, biarkan hal itu tetap menjadi hak prerogatif presiden. "Siapa pun presiden kita nanti, biarkan presiden mutlak 100% menentukan menterinya. Jangan ada pola komunikasi politik tidak langsung, padahal tujuannya mau menteri. Kalau menteri tidak punya kinerja baik, partainya yang harus menarik. Partai proaktif menarik kalau menteri tidak bisa kerja," pungkasnya.
Selain itu, Indikator Politik Indonesia dan indEX pada bulan ini juga mengeluarkan hasil survei yang masing-masing menyebutkan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi 67,5% dan 80,9%. Pengamat Politik Emrus Sihombing menilai tingkat kepuasan publik seharusnya bisa mencapai 80%.
Menurut Emrus, 60% bisa diartikan tingkat kepuasan publik masih di batas aman dan mayoritas. Adapun penyebabnya, menurut dia, karena Presiden Jokowi selalu hadir merespons kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Pendorong Utama Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi
Emrus mengatakan, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi bisa mencapai 80% kalau para menteri juga berkinerja baik. "Jokowi responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sayangnya menteri tidak responsif. Kalau menteri responsif, kepuasan publik bisa 80%. Persoalan ada di kinerja menteri," kata Emrus, Selasa (26/7/2022).
Lebih lanjut dia menuturkan, ada tiga menteri Jokowi yang berkinerja cukup baik. Ketiga menteri itu adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
"Jokowi berhasil membangun infrastruktur, jalan tol, bendungan dan lain-lain, bukankah keberhasilan ini diback up menteri PUPR? Jadi, kinerja menteri tentu berimbas pada kepuasan publik terhadap Jokowi. Andai semua menteri menjalankan tugasnya, saya kira tingkat kepuasan masyarakat ke Jokowi bisa 80%," imbuhnya.
Dia berpendapat bahwa menteri harus bekerja lebih dari maksimal. Jika memang sekiranya tidak bisa bekerja, karena dipengaruhi latar belakang dan lain sebagainya, seharusnya jabatan itu tidak diterima.
Pasalnya, menteri bertanggung jawab pada rakyat karena operasional mereka menggunakan uang negara. Dia melanjutkan, ke depan partai politik jangan meminta jatah kursi menteri kepada presiden agar kinerja pemerintahan positif.
Menurutnya, biarkan hal itu tetap menjadi hak prerogatif presiden. "Siapa pun presiden kita nanti, biarkan presiden mutlak 100% menentukan menterinya. Jangan ada pola komunikasi politik tidak langsung, padahal tujuannya mau menteri. Kalau menteri tidak punya kinerja baik, partainya yang harus menarik. Partai proaktif menarik kalau menteri tidak bisa kerja," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
