Presiden Jokowi Kunjungi China, Ketua DPP Perindo Sarankan 4 Poin Penting Ini Dibahas
Selasa, 26 Juli 2022 - 06:19 WIB
loading...
A
A
A
"Kedua macam teknologi tersebut mendorong terjadinya Revolutionary in Military Affairs (RMA) gelombang kedua dengan fokus menghadapi ancaman Hybrid Warfare," ucapnya. Baca: Kunjungan Kerja ke China, Presiden Jokowi dan Rombongan Tiba di Beijing
Nuning menjelaskan, karakteristik dan ciri utama dari ancaman ini adalah kombinasi strategi perang konvensional dan non-konvensional, termasuk serangan siber, tekanan ekonomi, tekanan diplomatik, penggunaan proxy non state actor, propaganda di media sosial hingga pemberontakan yang menyebabkan adanya kudeta terhadap suatu pemerintahan yang berdaulat. "Kepada China sangat baik bila dibicarakan terkait batas wilayah Laut China Selatan," ucapnya.
Mantan anggota Komisi l DPR ini menyebut, hal penting lainnya yang harus dibahas dalam pertemuan itu yakni membicarakan kawasan. Jika China dan AS terlibat dalam konflik di LCS, sambung Nuning, satu hal yang pasti, negara-negara ASEAN akan sulit mempertahankan netralitasnya.
"Seperti kita ketahui belakangan setelah AUKUS dibentuk semakin menegaskan bahwa konstelasi geopolitik kekuatan negara- negara di dunia bergeser ke Asia Pasifik. Ini merupakan sinyal kuat bagi negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia untuk mencegah, sekaligus bersiap terjadinya peningkatan eskalasi hingga kemungkinan terburuk adanya perang terbuka," katanya.
Dalam hal ini, kata Nuning, kehadiran fisik alutsista Indonesia secara permanen di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) merupakan keniscayaan. "Pakai kapal yang tidak baru juga tidak apa lempar jangkar di sana," tegas Nuning.
Sedangkan dari perspektif keamanan, Indonesia melalui ASEAN dapat berupaya mempercepat penyelesaian Code of Conduct (COC) di Laut Cina Selatan antara Angkatan Laut ASEAN dengan Angkatan Laut Cina. Dengan berlakunya COC, maka masing-masing Angkatan Laut menerapkan mekanisme pencegahan konflik di laut.
Nuning menjelaskan, karakteristik dan ciri utama dari ancaman ini adalah kombinasi strategi perang konvensional dan non-konvensional, termasuk serangan siber, tekanan ekonomi, tekanan diplomatik, penggunaan proxy non state actor, propaganda di media sosial hingga pemberontakan yang menyebabkan adanya kudeta terhadap suatu pemerintahan yang berdaulat. "Kepada China sangat baik bila dibicarakan terkait batas wilayah Laut China Selatan," ucapnya.
Mantan anggota Komisi l DPR ini menyebut, hal penting lainnya yang harus dibahas dalam pertemuan itu yakni membicarakan kawasan. Jika China dan AS terlibat dalam konflik di LCS, sambung Nuning, satu hal yang pasti, negara-negara ASEAN akan sulit mempertahankan netralitasnya.
"Seperti kita ketahui belakangan setelah AUKUS dibentuk semakin menegaskan bahwa konstelasi geopolitik kekuatan negara- negara di dunia bergeser ke Asia Pasifik. Ini merupakan sinyal kuat bagi negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia untuk mencegah, sekaligus bersiap terjadinya peningkatan eskalasi hingga kemungkinan terburuk adanya perang terbuka," katanya.
Dalam hal ini, kata Nuning, kehadiran fisik alutsista Indonesia secara permanen di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) merupakan keniscayaan. "Pakai kapal yang tidak baru juga tidak apa lempar jangkar di sana," tegas Nuning.
Sedangkan dari perspektif keamanan, Indonesia melalui ASEAN dapat berupaya mempercepat penyelesaian Code of Conduct (COC) di Laut Cina Selatan antara Angkatan Laut ASEAN dengan Angkatan Laut Cina. Dengan berlakunya COC, maka masing-masing Angkatan Laut menerapkan mekanisme pencegahan konflik di laut.
Lihat Juga :
