Respons Kemenkumham Terkait Dewan Pers Minta Dilibatkan dalam Pembahasan RKUHP
Rabu, 20 Juli 2022 - 18:15 WIB
loading...
A
A
A
Tidak hanya itu, Agung juga mendesak agar pemerintah dapat melibatkan Dewan Pers dan masyarakat dalam penyusunan RKUHP.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Eddy OS Hiariej justru merasa kebingungan.
Wamenkumham tidak paham partisipasi seperti apa yang dimaksud. Pasalnya kata Eddy, dalam menyusun RKUHP, justru inventaris masalahnya berasal dari masyarakat.
"Sampai dengan tahun 2022 ini, kita menghasilkan draf RUU KUHP yang telah disempurnakan dari draf terakhir tahun 2019. Ketika pembahasan 2014-2019 itu untuk sepengetahuan bapak ibu, daftar inventaris masalah itu berasal justru dari teman-teman koalisi masyarakat sipil, bukan dari kami pemerintah," jelasnya.
Unsur inisiatif kata Eddy, justru bukan dari DPR, tapi dari koalisi masyarakat sipil. Bahkan, Eddy mengatakan, terdapat 6.000 daftar inventaris masalah yang dicatat dengan rapi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Eddy OS Hiariej justru merasa kebingungan.
Wamenkumham tidak paham partisipasi seperti apa yang dimaksud. Pasalnya kata Eddy, dalam menyusun RKUHP, justru inventaris masalahnya berasal dari masyarakat.
"Sampai dengan tahun 2022 ini, kita menghasilkan draf RUU KUHP yang telah disempurnakan dari draf terakhir tahun 2019. Ketika pembahasan 2014-2019 itu untuk sepengetahuan bapak ibu, daftar inventaris masalah itu berasal justru dari teman-teman koalisi masyarakat sipil, bukan dari kami pemerintah," jelasnya.
Unsur inisiatif kata Eddy, justru bukan dari DPR, tapi dari koalisi masyarakat sipil. Bahkan, Eddy mengatakan, terdapat 6.000 daftar inventaris masalah yang dicatat dengan rapi.
Lihat Juga :
