Komisi XI DPR Minta Pengawasan Penyaluran Subsidi Diperbaiki
Selasa, 19 Juli 2022 - 17:25 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi meminta kepada pemerintah tidak mengabaikan peringatan IMF agar lebih bijak mengelola subsidi. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi meminta kepada pemerintah tidak mengabaikan peringatan International Monetary Fund (IMF) agar lebih bijak mengelola subsidi . Sebab, ancaman resesi global akibat eskalasi konflik Rusia-Ukraina tak kunjung menunjukkan tanda-tanda segera berakhir.
"Kami menilai warning yang disampaikan oleh IMF agar subsidi harus benar-benar tepat sasaran harus dijadikan evaluasi pemerintah, karena jika tidak hati-hati beban subsidi akan kian memberatkan APBN kita," kata Fathan Subchi, Selasa (19/7/2022).
Untuk diketahui, saat berkunjung ke Pusat Perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Minggu (17/7/2022), Direktur IMF Kristina Georgiva menyarankan Indonesia tidak memberikan subsidi secara umum, karena orang-orang kaya dapat turut menikmatinya. Langkah ini agar perekonomian Indonesia dapat tumbuh optimal di masa sulit.
Fathan mengungkapkan, beban subsidi APBN semakin berat. Kenaikan harga minyak mentah maupun komoditas pangan akibat perang Rusia dan Ukraina memberikan dampak besar bagi negara-negara di seluruh dunia. "Situasi ini harus segera diantisipasi dengan langkah nyata karena kita tidak tahu kapan konflik Rusia-Ukraina ini akan berakhir. Empat bulan saja konflik itu telah memberikan dampak luas ke dunia. Kebangkrutan Srilangka menjadi contoh kongkret betapa besar dampak konflik tersebut ke dunia," ujarnya.
Sebagai gambaran, papar Fathan, akibat konflik Rusia-Ukraina, harga minyak mentah jenis brent melompat sampai 51,6% dalam setahun terakhir menjadi USD113,6/barel per 28 Juni 2022. Begitu pun dengan harga gas alam (natural gas) yang melonjak sampai 80% menjadi USD6,6/MMBtu per 28 Juni 2022 (yoy).
"Lonjakan harga brent ini membuat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di berbagai negara. Di negara liberal kenaikan harga BBM ini memicu inflansi tinggi, sementara di negara penganut subsidi seperti kita menjadi beban berat luar biasa bagi APBN," kata politikus PKB ini.
"Kami menilai warning yang disampaikan oleh IMF agar subsidi harus benar-benar tepat sasaran harus dijadikan evaluasi pemerintah, karena jika tidak hati-hati beban subsidi akan kian memberatkan APBN kita," kata Fathan Subchi, Selasa (19/7/2022).
Untuk diketahui, saat berkunjung ke Pusat Perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Minggu (17/7/2022), Direktur IMF Kristina Georgiva menyarankan Indonesia tidak memberikan subsidi secara umum, karena orang-orang kaya dapat turut menikmatinya. Langkah ini agar perekonomian Indonesia dapat tumbuh optimal di masa sulit.
Fathan mengungkapkan, beban subsidi APBN semakin berat. Kenaikan harga minyak mentah maupun komoditas pangan akibat perang Rusia dan Ukraina memberikan dampak besar bagi negara-negara di seluruh dunia. "Situasi ini harus segera diantisipasi dengan langkah nyata karena kita tidak tahu kapan konflik Rusia-Ukraina ini akan berakhir. Empat bulan saja konflik itu telah memberikan dampak luas ke dunia. Kebangkrutan Srilangka menjadi contoh kongkret betapa besar dampak konflik tersebut ke dunia," ujarnya.
Sebagai gambaran, papar Fathan, akibat konflik Rusia-Ukraina, harga minyak mentah jenis brent melompat sampai 51,6% dalam setahun terakhir menjadi USD113,6/barel per 28 Juni 2022. Begitu pun dengan harga gas alam (natural gas) yang melonjak sampai 80% menjadi USD6,6/MMBtu per 28 Juni 2022 (yoy).
"Lonjakan harga brent ini membuat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di berbagai negara. Di negara liberal kenaikan harga BBM ini memicu inflansi tinggi, sementara di negara penganut subsidi seperti kita menjadi beban berat luar biasa bagi APBN," kata politikus PKB ini.
Lihat Juga :
