Tekan Subsidi BBM, DPR Dorong Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik
Sabtu, 04 April 2026 - 16:33 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, mendorong percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik untuk menekan subsidi BBM. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, mendorong percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Hal itu penting guna mengurangi ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
“Subsidi energi yang disalurkan melalui BUMN saat ini sudah mencapai Rp120 triliun per tahun, dengan porsi terbesar digunakan untuk konsumsi BBM berjenis solar dan pertalite. Kondisi tersebut dinilai berisiko semakin membebani APBN apabila terjadi lonjakan harga minyak akibat konflik geopolitik di Timur Tengah,” katanya, Sabtu (4/4/2026).
Bambang menilai, ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global, termasuk melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman minyak dunia. Gangguan pada jalur tersebut dapat memicu kenaikan harga minyak mentah dan memperbesar beban subsidi energi nasional.
Baca juga: Perang Iran-AS Bikin Warga Asia Ramai-Ramai Borong Mobil Listrik!
“Opsinya adalah mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Untuk itu, penting kebijakan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada BBM bersubsidi. Salah satu langkah strategis yang dinilai paling realistis adalah mempercepat adopsi kendaraan listrik,” katanya.
Bambang menyebut perkembangan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dengan bertambahnya jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai daerah. Kehadiran SPKLU mobile juga dinilai mampu menjawab kekhawatiran masyarakat terkait keterbatasan titik pengisian daya.
Namun demikian, Bambang menegaskan percepatan pembangunan SPKLU tidak bisa hanya bergantung pada negara. “Kalau perlu, seluruh mal wajib ada SPKLU. Jika infrastrukturnya tersedia, minat akan tumbuh,” katanya.
“Subsidi energi yang disalurkan melalui BUMN saat ini sudah mencapai Rp120 triliun per tahun, dengan porsi terbesar digunakan untuk konsumsi BBM berjenis solar dan pertalite. Kondisi tersebut dinilai berisiko semakin membebani APBN apabila terjadi lonjakan harga minyak akibat konflik geopolitik di Timur Tengah,” katanya, Sabtu (4/4/2026).
Bambang menilai, ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global, termasuk melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman minyak dunia. Gangguan pada jalur tersebut dapat memicu kenaikan harga minyak mentah dan memperbesar beban subsidi energi nasional.
Baca juga: Perang Iran-AS Bikin Warga Asia Ramai-Ramai Borong Mobil Listrik!
“Opsinya adalah mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Untuk itu, penting kebijakan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada BBM bersubsidi. Salah satu langkah strategis yang dinilai paling realistis adalah mempercepat adopsi kendaraan listrik,” katanya.
Bambang menyebut perkembangan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dengan bertambahnya jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai daerah. Kehadiran SPKLU mobile juga dinilai mampu menjawab kekhawatiran masyarakat terkait keterbatasan titik pengisian daya.
Namun demikian, Bambang menegaskan percepatan pembangunan SPKLU tidak bisa hanya bergantung pada negara. “Kalau perlu, seluruh mal wajib ada SPKLU. Jika infrastrukturnya tersedia, minat akan tumbuh,” katanya.
Lihat Juga :
