Moratorium Pengiriman TKI ke Malaysia Dinilai Tidak Tepat
Senin, 18 Juli 2022 - 20:22 WIB
loading...
Keputusan pemerintah menghentikan sementara penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia dinilai tidak tepat. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Keputusan pemerintah menghentikan sementara penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia dinilai tidak tepat. Kebijakan ini diambil sepihak tanpa melibatkan pemangku kepentingan lainnya.
"Tindakan moratorium sangat gegabah. Tidak melibatkan para pihak pemangku kepentingan yang lain seperti asosiasi, masyarakat sipil dan tentu para pekerja migran Indonesia," kata Koordinator Koalisi Publik untuk Perbaikan Sistem Penempatan Satu Kanal (Koalisi SPSK), Fuad Adnan dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/7/2022).
Menurut Fuad, sebenarnya yang bermasalah adalah system maid online (SMO), sistem penempatan pekerja sektor domestik tanpa melalui agensi, yang berlaku di Malaysia. Pemerintah seharusnya memiliki prioritas memperbaiki skema dan mekanisme penempatan di sektor ini terlebih dahulu daripada mengambil kebijakan moratorium.
"Yang bermasalah SMO, yang dihentikan semua sektor pekerjaan. Fokus dulu saja dengan SMO. Bukan ujug-ujug langsung putuskan moratorium," katanya.
Fuad Adna menilai moratorium pengiriman TKI ke Malaysia hanya menyusahkan pekerja migran. Sebab, membuat puluhan ribu pekerja migran gagal berangkat, sejumlah PMI dipulangkan dari Malaysia dan potensi gangguang pada hubungan baik Indonesia-Malaysia.
"Korban moratorium ini justru PMI kita. Ribuan PMI dipulangkan dari Malaysia, sementara ribuan PMI yang lain juga akhirnya tidak bisa berangkat ke Malaysia. Buat Malaysia, ini malah jadi momentum untuk ambil pekerja migran dari negara lain," ujarnya.
"Tindakan moratorium sangat gegabah. Tidak melibatkan para pihak pemangku kepentingan yang lain seperti asosiasi, masyarakat sipil dan tentu para pekerja migran Indonesia," kata Koordinator Koalisi Publik untuk Perbaikan Sistem Penempatan Satu Kanal (Koalisi SPSK), Fuad Adnan dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/7/2022).
Menurut Fuad, sebenarnya yang bermasalah adalah system maid online (SMO), sistem penempatan pekerja sektor domestik tanpa melalui agensi, yang berlaku di Malaysia. Pemerintah seharusnya memiliki prioritas memperbaiki skema dan mekanisme penempatan di sektor ini terlebih dahulu daripada mengambil kebijakan moratorium.
"Yang bermasalah SMO, yang dihentikan semua sektor pekerjaan. Fokus dulu saja dengan SMO. Bukan ujug-ujug langsung putuskan moratorium," katanya.
Fuad Adna menilai moratorium pengiriman TKI ke Malaysia hanya menyusahkan pekerja migran. Sebab, membuat puluhan ribu pekerja migran gagal berangkat, sejumlah PMI dipulangkan dari Malaysia dan potensi gangguang pada hubungan baik Indonesia-Malaysia.
"Korban moratorium ini justru PMI kita. Ribuan PMI dipulangkan dari Malaysia, sementara ribuan PMI yang lain juga akhirnya tidak bisa berangkat ke Malaysia. Buat Malaysia, ini malah jadi momentum untuk ambil pekerja migran dari negara lain," ujarnya.
Lihat Juga :
