Pengamat: Bukan Cuma Zulkifli Hasan, Semua Menteri Ketum Parpol Pasti Kerja Politik
Rabu, 13 Juli 2022 - 12:07 WIB
loading...
A
A
A
"Kan tidak mungkin menteri yang menjadi ketua umum tersebut tidak berkampanye untuk partai politik, diri, dan kepentingannya. Yang perlu diatur itu SOP-nya, dalam batas toleransi seperti apa seorang Menteri itu boleh berkampanye," terang Adi.
Berbagai sikap dan ajakan supaya rakyat pilih partainya, pilih calon nya, menurut Adi Prayitno tidak ada masalah. Pasalnya itu fenomena politik biasa apalagi dilakukan di acara-acara partai politik.
"Tidak ada persoalan sebenarnya. Perlu ketegasan saja dari bapak Presiden, Menteri yang menjadi ketua umum partai berkampanye urus partainya di saat seperti apa kriterianya seperti apa," kata Adi.
Kendati juga dilakukan menteri yang lain, Adi melihat pandangan publik dalam kasus Zulhas lebih tajam. Ini karena kemarahan publik yang seperti gunung es. Mereka sudah bosan dengan sikap para elite yang lebih suka mengurus kepentingan pribadi, kelompok dan partainya dibandingkan urusan negara.
"Ini harga-harga kebutuhan pokok tidak stabil, kok Menteri yang bersangkutan malah melakukan kampanye politik. Makanya Presiden perlu memberikan ketegasan dalam batasan apa seorang Menteri bisa atau tidak bisa mengurus partai," tambah dia.
Berbagai sikap dan ajakan supaya rakyat pilih partainya, pilih calon nya, menurut Adi Prayitno tidak ada masalah. Pasalnya itu fenomena politik biasa apalagi dilakukan di acara-acara partai politik.
"Tidak ada persoalan sebenarnya. Perlu ketegasan saja dari bapak Presiden, Menteri yang menjadi ketua umum partai berkampanye urus partainya di saat seperti apa kriterianya seperti apa," kata Adi.
Kendati juga dilakukan menteri yang lain, Adi melihat pandangan publik dalam kasus Zulhas lebih tajam. Ini karena kemarahan publik yang seperti gunung es. Mereka sudah bosan dengan sikap para elite yang lebih suka mengurus kepentingan pribadi, kelompok dan partainya dibandingkan urusan negara.
"Ini harga-harga kebutuhan pokok tidak stabil, kok Menteri yang bersangkutan malah melakukan kampanye politik. Makanya Presiden perlu memberikan ketegasan dalam batasan apa seorang Menteri bisa atau tidak bisa mengurus partai," tambah dia.
Lihat Juga :
