FMP Minta Jokowi Segera Tanda Tangani UU Pemekaran Papua

Sabtu, 09 Juli 2022 - 10:36 WIB
loading...
FMP Minta Jokowi Segera...
Forum Mahasiswa Papua (FMP) meminta Presiden Joko Widodo segera menandatangani Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang sudah disahkan DPR. FOTO/IST
A A A
JAKARTA - Forum Mahasiswa Papua (FMP) meminta Presiden Joko Widodo segera menandatangani Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang sudah disahkan DPR. Menurut mereka, pemekaran wilayah Papua akan mendorong pembangunan infrastruktur dan perbaikan kesehatan serta pendidikan di Bumi Cenderawasih.

"Kami Forum Mahasiswa Papua mendukung dan meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar segera menandatangani Daerah Otonomi Baru (DOB)," kata perwakilan FMP, Hainuddin dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (9/7/2022).

UU Pemekaran Papua dinilai akan memberikan dampak yang baik. Antara lain mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih merata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki kesehatan dan pendidikan, dan mendorong kemajuan Papua.



"Kami mendukung pemerintah dalam pembangunan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia orang asli Papua," katanya.

Untuk diketahui, DPR telah mengesahkan 3 RUU tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi UU terkait pemekaran wilayah di Provinsi Papua dalam rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Kamis (30/6/2022). Dalam laporannya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pemekaran ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan, dan mengangkat harkat martabat masyarakat.

Setelah mendengar laporan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebagai pimpinan sidang kemudian meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir di rapat paripurna dalam pengesahan tiga RUU pemekaran Provinsi Papua tersebut.

"Apakah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dapat disetujui untuk menjadi undang-undang?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab seluruh anggota DPR yang hadir.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Polemik Voters Munas...
Polemik Voters Munas HIPMI Mengemuka: BPD DOB Pertanyakan Dasar Pengurangan Hak Suara
Riwayat Kepangkatan...
Riwayat Kepangkatan Tito Karnavian, Mantan Kapolri yang Jadi Mendagri di Era Jokowi dan Prabowo
Forkonas PP DOB Minta...
Forkonas PP DOB Minta Moratorium Pemekaran Wilayah Dibuka
Polemik Pemekaran Wilayah...
Polemik Pemekaran Wilayah Mencuat, Forkonas PP DOB: Sudah Waktunya!
Respons Mahfud MD soal...
Respons Mahfud MD soal Isu Ijazah Palsu Jokowi, Jadi Presidennya Tetap Sah
Jokowi Bersedia Jadi...
Jokowi Bersedia Jadi Dewan Pembina Rampai Nusantara
Tinjau Mahasiswa Pascabencana...
Tinjau Mahasiswa Pascabencana Aceh, Billy Mambrasar: Pemprov di Papua Harus Beri Perhatian
Dorongan Pemekaran Kabupaten...
Dorongan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur Menguat
Warga Karo Bangun Patung...
Warga Karo Bangun Patung Jokowi Senilai Rp2,5 Miliar, Simbol Terima Kasih
Rekomendasi
Sertifikasi RSPO Kunci...
Sertifikasi RSPO Kunci Akses Pasar dan Penguatan Petani Sawit Swadaya
Penguatan IHSG dan Rupiah...
Penguatan IHSG dan Rupiah Berlanjut, Pasar Respons Positif Kepastian Posisi Menkeu
Unjuk Rasa Mahasiswa...
Unjuk Rasa Mahasiswa Bubar, Polisi Mulai Buka Jalan Jenderal Sudirman Arah Bundaran HI
Berita Terkini
Pengamat Kebijakan Publik...
Pengamat Kebijakan Publik Apresiasi Arah Baru BGN, Transparansi dan Refocusing MBG
Waka BGN Sony Sonjaya...
Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan
Penampakan Andri Mulyono...
Penampakan Andri Mulyono Pakai Rompi Tahanan usai Jadi Tersangka Baru Pengadaan Motor Listrik BGN
Kejagung: Tersangka...
Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Refly Harun Pertanyakan...
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor, Kasus Belum Jelas
Infografis
Profil Prof Soenardi...
Profil Prof Soenardi Prawirohatmodjo, Namanya Ada di Ijazah Jokowi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved