Kemendagri, KPK, dan BPKP Kerja Sama Wujudkan Satu Data Indonesia
loading...
Kemendagri, KPK, serta BPKP sepakat mempercepat penyatuan sistem dan data keuangan serta pembangunan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sepakat mempercepat penyatuan sistem dan data keuangan serta pembangunan.
Kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK/Koordinator Stranas PK KPK Pahala Nainggolan, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, akhir pekan lalu.
Pertemuan itu bertujuan untuk mempercepat terwujudnya satu sistem dan Satu Data Indonesia, sehingga laporan keuangan dapat terkonsolidasi secara nasional. "Ini merupakan momentum yang baik, melalui pertemuan ini bisa mewujudkan kolaborasi dan sinergi yang baik antara Kemendagri, KPK, dan BPKP," ungkap Fatoni, Selasa (5/7/2022).
Baca juga: Tito Karnavian Paparkan Target Kinerja Kemendagri Tahun 2023
Fatoni menyampaikan pentingnya membangun kolaborasi dengan BPKP dalam peningkatan kapasitas pegawai untuk mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. "Melalui penandatanganan MoU oleh BPKP, diharapkan BPKP nantinya dapat membantu transfer knowledge kepada pemerintah daerah (pemda) melalui fasilitasi Kantor Perwakilan BPKP yang tersebar di seluruh provinsi," katanya.
Kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK/Koordinator Stranas PK KPK Pahala Nainggolan, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, akhir pekan lalu.
Pertemuan itu bertujuan untuk mempercepat terwujudnya satu sistem dan Satu Data Indonesia, sehingga laporan keuangan dapat terkonsolidasi secara nasional. "Ini merupakan momentum yang baik, melalui pertemuan ini bisa mewujudkan kolaborasi dan sinergi yang baik antara Kemendagri, KPK, dan BPKP," ungkap Fatoni, Selasa (5/7/2022).
Baca juga: Tito Karnavian Paparkan Target Kinerja Kemendagri Tahun 2023
Fatoni menyampaikan pentingnya membangun kolaborasi dengan BPKP dalam peningkatan kapasitas pegawai untuk mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. "Melalui penandatanganan MoU oleh BPKP, diharapkan BPKP nantinya dapat membantu transfer knowledge kepada pemerintah daerah (pemda) melalui fasilitasi Kantor Perwakilan BPKP yang tersebar di seluruh provinsi," katanya.
Lihat Juga :
