Pemerintah Dorong Akselerasi Vaksin Booster Cegah Kenaikan Kasus Covid-19

JAKARTA - Pemerintah mendorong akselerasi pelaksanaan vaksin Covid-19 untuk mencegah penularan subvarian baru di Tanah Air, terutama BA.4 dan BA.5. Pemerintah juga tetap menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) hingga Senin 4 Juli 2022 dan selanjutnya bakal dievaluasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa positivity-rate harian masih dalam level aman, yakni kurang dari 5%. Tetapi menunjukkan tren peningkatan dari sebesar 1,31% pada 11 Juni 2022, menjadi 3,46% pada 28 Juni 2022.

Positivity rate mingguan sebesar 3,57%. Pemerintah mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi booster untuk menekan penularan kasus Covid-19. Terlebih, capaian vaksinasi di luar Jawa Bali masih rendah.





Masih ada dua provinsi yang capaian vaksinasi dosis pertama di bawah 70% per 28 Juni 2022, yaitu Papua Barat dan Papua. Sebanyak 10 provinsi dengan capaian di bawah 70% untuk vaksinasi dosis kedua.

Sementara itu, vaksinasi dosis ketiga masih ada 23 provinsi yang capaiannya di bawah 30%. Vaksinasi lanjut usia (lansia) dosis pertama sebanyak tujuh provinsi di luar Jawa-Bali yang capaiannya kurang dari 70%.

Dosis kedua untuk lansia masih ada 11 provinsi dengan capaian di bawah 50%, dan empat provinsi dengan capaian di atas 70%. “Vaksinasi booster tetap terus diakselerasi, mengingat kasus harian dan kasus aktif sudah mulai meningkat, di mana diperkirakan bisa mencapai puncaknya dalam beberapa minggu ke depan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip dari situs ekon.go.id pada Kamis (30/6/2022).

Dia pun mengimbau masyarakat untuk kembali disiplin diri dalam menjalankan protokol kesehatan. Dia mengungkapkan bahwa Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) per 24 Juni 2022 telah terealisasi sebesar Rp118,2 triliun atau 25,9% dari alokasi anggaran Rp455,62 triliun.

Kemudian, anggaran penanganan kesehatan terealisasi sebesar Rp29,2 triliun atau 23,8% dari alokasi Rp122,54 triliun. Anggaran tersebut untuk pembayaran klaim dan insentif tenaga kesehatan, serta insentif perpajakan vaksin atau alat kesehatan, serta penanganan Covid-19 melalui dana desa.