Beli BBM Pakai MyPertamina, Perindo: Semestinya Bikin Aturan Berdasarkan CC Kendaraan

JAKARTA - Mulai 1 Juli 2022 masyarakat yang akan membeli bahan bakar minyak ( BBM ) jenis pertalite dan solar subsidi diwajibkan melalui aplikasi MyPertamina. Tahap awal pemberlakuan kebijakan tersebut berlaku di 11 wilayah di lima provinsi.

Tak hanya itu, PT Pertamina Persero juga menerapkan kebijakan yang sama untuk pembelian LPG 3 Kg.

Juru Bicara Nasional Partai Persatuan Indonesia ( Perindo ) Yusuf Lakaseng mengatakan, kebijakan tersebut lantaran subsidi BBM, gas, dan listrik mengalami pembengkakan. Menurutnya, pembengkakan subsidi dari Rp125 triliun menjadi Rp502,4 triliun.



Yusuf menyebutkan, biasanya solusi yang diambil dengan menaikkan harga BBM, listrik, dan LPG. Namun, guna menghindari gejolak politik, Pertamina mengambil langkah lain.

"Akibat naiknya harga energi ini telah membebabani APBN, biasanya solusinya menaikan harga BBM, listrik dan LPG. Tapi pemerintah tidak berani, karena itu kebijakan tidak populer. Dikhawatirkan menimbulkan protes, bahkan bisa terjadi krisis politik karena menaikan harga BBM subsidi, listrik, dan LPG Subsidi sekaligus akan menyebabkan harga barang lain naik, inflasi meningkat, dan dampaknya tentu akan menggerus daya beli rakyat," kata Yusuf kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (30/6/2022).

Dengan alasan tersebut, maka lahirlah kebijakan pembelian dengan menggunakan MyPertamina. Terkait kebijakan tersebut, Yusuf mengkhawatirkan subsidi malah tidak tepat sasaran. Menurutnya, banyak masyarakat ekonomi kelas bawah yang belum cakap teknologi, sehingga tidak mempunyai kesempatan mendapatkan subsidi yang dimaksud.

Baca juga: Beli LPG 3 Kg Kini Wajib Pakai Aplikasi MyPertamina

Seharusnya kebijakan tersebut dibuat kategorisasi berdasarkan CC kendaraan. Dengan begitu, masyarakat kelas bawah akan tetap mendapatkan haknya akan subsidi dari pemerintah. "Mestinya solusinya jangan ribet, buat saja aturan, mobil yang CC-nya di atas 1.500 CC tidak dibolehkan menggunakan BBM Pertalite," ucapnya.

"Sementara untuk mendapatkan pembiayaan alternatif guna menutup besaran subsidi, maka harus dilakukan penghematan ketat, bila perlu gaji para pejabat dipotong dulu dan proyek-proyek yang manfaatnya kurang mendesak di-stop," katanya.