Nurul Ghufron: Revitalisasi Takhta Tingkatkan Profesional Bebas Korupsi

Dia menjelaskan, upaya pencegahan korupsi secara administratif memerlukan semangat yang berlandaskan dedikasi penyelenggara kekuasaan dan kewenangan pemerintahan, layanan publik, serta pengelolaan keuangan negara untuk kepentingan rakyat. Pihaknya berharap segenap kepala daerah mampu melaksanakan serta memenuhi instrumen MCP dengan semangat dan dedikasi untuk melayani rakyat dengan indikator memberikan pelayanan publik yang profesional, berkepastian, sederhana, dan mudah.

"Karena hanya dalam iklim layanan publik yang demikian lah diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi," tuturnya.

Dia menuturkan, upaya pencegahan korupsi dengan melakukan rapat koordinasi pencegahan korupsi dan penandatanganan perluasan sistem pelaporan atau whistleblower system di sejumlah daerah dapat dijadikan momentum komitmen kepala daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kepentingan rakyat. "Karena sesungguhnya korupsi adalah tahta untuk kepentingan diri. Penyelenggaraan pemerintahannya atas nama kepentingan rakyat padahal sesungguhnya untuk kepentingan diri sendiri," kata Ghufron.