Pendapat Yusril soal Kasus Penangkapan Aktivis Ravio Patra

JAKARTA - Penangkapan aktivis sekaligus peneliti kebijakan publik Ravio Patra terus menuai polemik. Kasus ini bermula dari dugaan Ravio mengirimkan pesan berantai bernada hasutan.

Ravio sempat ditahan di Polda Metro Jaya. Kepada polisi, Ravio mengatakan telepon genggamnya telah diretas orang tidak dikenal.

Pada Jumat 24 April 2020, dia dibebaskan dengan status sebagai saksi. Sementara, laptop, ponsel dan KTP miliknya ditahan sebagai alat bukti polisi. Kasus ini pun masih dalam penyelidikan.

Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra menilai, polisi berwenang mengambil langkah preventif jika di media sosial beredar hasutan kepada publik untuk melakukan kerusuhan dan penjarahan.

“Andai kasus itu terjadi pada saya, pesan berisi hasutan menyebar dan hasil analisis polisi bahwa pesan itu berasal dari HP yang terdaftar atas nama saya, saya anggap wajar saja jika polisi mencari saya,” kata Yusril dalam keterangan pers yang diterima SINDOnews, Minggu (26/4/2020).

Jika tidak merasa bersalah, siapa pun sebagai warga negara yang baik harus bersikap koperatif dengan aparat penegak hukum. Kemudian, beri penjelasan tidak pernah menulis pesan berantai yang bersifat menghasut itu.

“Minta polisi selidiki karena saya berkeyakinan seseorang telah meretas HP saya,” tutur pakar hukum tata negara ini.

Dalam konteks penyelidikan, kata dia, polisi berwenang untuk memanggil bersangkutan guna dimintai keterangan lebih dahulu. Jika polisi sudah punya bukti pendahuluan, bisa saja polisi memanggil sebagai saksi lebih dulu untuk didengar keterangannya.

Pemanggilan harus menggunakan surat. Setelah dipanggil dengan cara patut tetapi pihak yang dipanggil tidak datang maka polisi bisa memanggil paksa dengan dibekali surat penangkapan.

“Kalau saya ngeyel, polisi wajib menunjukkan surat perintah penangkapan kepada saya. Jadi prosedur itu harus kita pahami dan wajib dilaksanakan oleh polisi sebagai penegak hukum,” kata mantan Menteri Kehakiman dan HAM ini.