Dukung Aturan Pembelian Solar dan Pertalite, PDIP: Keadilan dalam Penyaluran Subsidi
Rabu, 29 Juni 2022 - 14:42 WIB
loading...
A
A
A
Masalahnya, lanjut Deddy, memang ada masyarakat yang tidak memiliki akses pada sistem tersebut, seperti masyarakat miskin yang tak punya smartphone dan di daerah pedalaman. Menurut saya hal ini bisa dipecahkan dengan Pertamina membuat kartu semacam e-toll atau e-money. Kartu ini bisa digunakan di SPBU atau penyalur BBM untuk membeli BBM bersubsidi dengan quota yang telah ditentukan. “Datanya bisa diambil dari Kemensos atau Pemerintah Daerah dan melalui proses penyaringan dan verifikasi oleh Kementerian ESDM,” imbuhnya.
Agar proses ini dapat berjalan dengan baik, maka fundamentalnya adalah sumber data yang valid dan terverifikasi. Lalu penetapan penerima BBM bersubsidi yang realistis dan memperhatikan karakteristik masing-masing daerah.
Hal lain yang sangat menentukan adalah sosialisasi dan edukasi secara massif sebelum program ini dijalankan. Juga perlu ada masa uji coba dan pelaksanaan bertahap agar masyarakat bisa memproses perubahan kebijakan BBM bersubsidi ini. Dedy mengaku sangat mendukung program ini agar tekanan terhadap keuangan negara berkurang dan pemerintah memiliki keleluasaan.
“Khususnya di ruang fiskal yang lebih lebar, untuk melakukan program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat berpenghasikan kecil, yang memiliki kebutuhan spesifik, baik untuk dapat hidup layak maupun untuk usaha atau kegiatan bersifat produktif,” pungkas Deddy.
Agar proses ini dapat berjalan dengan baik, maka fundamentalnya adalah sumber data yang valid dan terverifikasi. Lalu penetapan penerima BBM bersubsidi yang realistis dan memperhatikan karakteristik masing-masing daerah.
Hal lain yang sangat menentukan adalah sosialisasi dan edukasi secara massif sebelum program ini dijalankan. Juga perlu ada masa uji coba dan pelaksanaan bertahap agar masyarakat bisa memproses perubahan kebijakan BBM bersubsidi ini. Dedy mengaku sangat mendukung program ini agar tekanan terhadap keuangan negara berkurang dan pemerintah memiliki keleluasaan.
“Khususnya di ruang fiskal yang lebih lebar, untuk melakukan program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat berpenghasikan kecil, yang memiliki kebutuhan spesifik, baik untuk dapat hidup layak maupun untuk usaha atau kegiatan bersifat produktif,” pungkas Deddy.
(cip)
Lihat Juga :