Dampak Covid-19, Din Syamsuddin: Akan Ada 12 Juta Pengangguran Baru
Kamis, 25 Juni 2020 - 14:19 WIB
loading...
Ketua Umum Pergerakan Indonesia Maju (PIM) Din Syamsuddin. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pandemi virus Corona (Covid-19) mempengaruhi semua sektor kehidupan. Penanggulangan Covid-19 yang dilakukan pemerintah pun dipertanyakan efektivitasnya dalam meredam penyebaran virus ini beserta dampaknya.
Ketua Umum Pergerakan Indonesia Maju (PIM) Din Syamsuddin menilai ada yang salah dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Dana besar untuk penanggulangan Covid-19 yang awalnya sekitar Rp400 triliun kini melonjak hingga hampir mencapai Rp1.000 triliun belum jelas penggunaannya.
“Tetapi yang disediakan untuk Covid-19 Rp70 triliun. Sementara dana itu harus dipertanggungjawabkan. Rakyat harus membayar mahal untuk sekedar rapid dan swab. Ini masalah yang perlu dikritisi,” ujar Din dalam diskusi daring dengan tema Krisis Ekonomi Indonesia: Akibat Corona atau Salah Kelola?, Kamis (25/6/2020).
Masyarakat menginginkan kehidupan nasional, dalam situasi sulit pun, tetap terkelola dengan baik. Pemerintah diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dan ekonomi dari Covid-19. (Baca juga: Politikus PAN: RUU HIP Bisa Jadi Alat Politik Penguasa )
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu menuturkan Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) menyatakan dunia tengah mengalami krisis ekonomi. Perdagangan global menyusut hingga 7%. Di negara maju dan berkembang berkurang 2,5% dan pendapatan per kapita turun 3,6%.
“Ini artinya jutaan orang jatuh pada kemiskinan yang bersifat ektrem. Menurut Bank Dunia, pukulan paling keras menghantam negara yang mengalami pandemi paling parah,” katanya.
Din melanjutkan, dampak parah juga akan dirasakan negara yang memiliki ketergantungan pada perdagangan glonal, pariwisata, dan ekspor komoditas. Indonesia pun diperkirakan akan mengalami krisis ekonomi yang serius dan bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya.
Pemerintah, menurutnya, sudah menyatakan ada sekitar 5,2 juta orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini belum termasuk pekerja sektor informal yang sangat tergantung dari penghasilan harian.
Menurut dia, dengan kontraksi ekonomi 5-6% maka akan ada 12 juta pengangguran baru. Itu belum termasuk carry over dari tahun sebelumnya. Ini masalah ekonomi yang serius.
“Apakah semata-mata akibat corona sehingga Covid-19 kita tuduh sebagai biang kerok atau faktor-faktor lain. Bahwa gejala krisis ekonomi sudah bermulai jauh sebelum Covid-19. Kita saksikan Covid-19 menambah parah,” tuturnya.
Ketua Umum Pergerakan Indonesia Maju (PIM) Din Syamsuddin menilai ada yang salah dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Dana besar untuk penanggulangan Covid-19 yang awalnya sekitar Rp400 triliun kini melonjak hingga hampir mencapai Rp1.000 triliun belum jelas penggunaannya.
“Tetapi yang disediakan untuk Covid-19 Rp70 triliun. Sementara dana itu harus dipertanggungjawabkan. Rakyat harus membayar mahal untuk sekedar rapid dan swab. Ini masalah yang perlu dikritisi,” ujar Din dalam diskusi daring dengan tema Krisis Ekonomi Indonesia: Akibat Corona atau Salah Kelola?, Kamis (25/6/2020).
Masyarakat menginginkan kehidupan nasional, dalam situasi sulit pun, tetap terkelola dengan baik. Pemerintah diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dan ekonomi dari Covid-19. (Baca juga: Politikus PAN: RUU HIP Bisa Jadi Alat Politik Penguasa )
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu menuturkan Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) menyatakan dunia tengah mengalami krisis ekonomi. Perdagangan global menyusut hingga 7%. Di negara maju dan berkembang berkurang 2,5% dan pendapatan per kapita turun 3,6%.
“Ini artinya jutaan orang jatuh pada kemiskinan yang bersifat ektrem. Menurut Bank Dunia, pukulan paling keras menghantam negara yang mengalami pandemi paling parah,” katanya.
Din melanjutkan, dampak parah juga akan dirasakan negara yang memiliki ketergantungan pada perdagangan glonal, pariwisata, dan ekspor komoditas. Indonesia pun diperkirakan akan mengalami krisis ekonomi yang serius dan bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya.
Pemerintah, menurutnya, sudah menyatakan ada sekitar 5,2 juta orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini belum termasuk pekerja sektor informal yang sangat tergantung dari penghasilan harian.
Menurut dia, dengan kontraksi ekonomi 5-6% maka akan ada 12 juta pengangguran baru. Itu belum termasuk carry over dari tahun sebelumnya. Ini masalah ekonomi yang serius.
“Apakah semata-mata akibat corona sehingga Covid-19 kita tuduh sebagai biang kerok atau faktor-faktor lain. Bahwa gejala krisis ekonomi sudah bermulai jauh sebelum Covid-19. Kita saksikan Covid-19 menambah parah,” tuturnya.
(dam)
Lihat Juga :
