Hasto: PDIP Segera Keluarkan Surat Teguran untuk Masinton
Sabtu, 25 Juni 2022 - 17:08 WIB
loading...
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Bidang Kehormatan Partai akan segera mengeluarkan surat teguran terhadap Masinton Pasaribu. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan ( PDIP ) Hasto Kristiyanto mengatakan Bidang Kehormatan Partai akan segera mengeluarkan surat teguran terhadap Masinton Pasaribu, anggota Fraksi PDIP karena berbicara ke publik, di wilayah yang bukan lingkup tanggung jawabnya.
Hal itu terkait pernyataan Masinton soal koalisi dengan PKS dan Demokrat (PD). Masinton mengatakan pernyataan Hasto yang menyebut PDIP kecil kemungkinan bekerja sama politik dalam pilpres dengan PKS dan Partai Demokrat, sebagai pandangan pribadi.
Dengan demikian, Hasto menyampaikan, Masinton telah dilaporkan ke Badan Kehormatan partai. Masinton akan mendapatkan teguran. "Saya sudah koordinasi dengan badan kehormatan dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART partai,"ujar Hasto, Sabtu (25/6/2022).
Baca juga: Sindiran Demokrat: Partai Wong Cilik tapi Rakyat Semakin Tercekik
Hasto menegaskan, setiap anggota PDI Perjuangan harus berbicara sesuai dengan ruang lingkupnya. "Setiap anggota partai harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup," katanya.
Untuk memahami sikap politik PDIP soal koalisi dengan PKS dan PD dalam pilpres, Hasto mengatakan pihaknya menghormati posisi kedua partai itu yang berada di luar pemerintahan. Di dalam pidato Rakernas PKS, banyak kritik dari partai itu terhadap Pemerintahan Jokowi. Menurutnya PDIP dapat memahaminya sebagai sesuatu yang sejalan dengan ruang lingkup PKS yang berada di luar pemerintahan. Hal itu dianggap sebagai bagian dari check and balance.
Baca juga: PDIP Ogah Berkoalisi dengan Demokrat, Andi Arief Sebut Hati Pikiran Hasto Sempit
“Kurang elok bila dengan berbagai perbedaan ideologi (antara PKS dan PDIP, red), kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS. Dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi. Sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi, dan pada saat bersamaan ada kerja sama dengan pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan (seperti PKS, red),”ujar Hasto.
Begitupun halnya dengan Partai Demokrat. Hasto mengatakan aspek historis masa lalu di antara kedua partai masih bisa dilakukan proses rasionalisasi.
Hal itu terkait pernyataan Masinton soal koalisi dengan PKS dan Demokrat (PD). Masinton mengatakan pernyataan Hasto yang menyebut PDIP kecil kemungkinan bekerja sama politik dalam pilpres dengan PKS dan Partai Demokrat, sebagai pandangan pribadi.
Dengan demikian, Hasto menyampaikan, Masinton telah dilaporkan ke Badan Kehormatan partai. Masinton akan mendapatkan teguran. "Saya sudah koordinasi dengan badan kehormatan dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART partai,"ujar Hasto, Sabtu (25/6/2022).
Baca juga: Sindiran Demokrat: Partai Wong Cilik tapi Rakyat Semakin Tercekik
Hasto menegaskan, setiap anggota PDI Perjuangan harus berbicara sesuai dengan ruang lingkupnya. "Setiap anggota partai harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup," katanya.
Untuk memahami sikap politik PDIP soal koalisi dengan PKS dan PD dalam pilpres, Hasto mengatakan pihaknya menghormati posisi kedua partai itu yang berada di luar pemerintahan. Di dalam pidato Rakernas PKS, banyak kritik dari partai itu terhadap Pemerintahan Jokowi. Menurutnya PDIP dapat memahaminya sebagai sesuatu yang sejalan dengan ruang lingkup PKS yang berada di luar pemerintahan. Hal itu dianggap sebagai bagian dari check and balance.
Baca juga: PDIP Ogah Berkoalisi dengan Demokrat, Andi Arief Sebut Hati Pikiran Hasto Sempit
“Kurang elok bila dengan berbagai perbedaan ideologi (antara PKS dan PDIP, red), kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS. Dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi. Sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi, dan pada saat bersamaan ada kerja sama dengan pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan (seperti PKS, red),”ujar Hasto.
Begitupun halnya dengan Partai Demokrat. Hasto mengatakan aspek historis masa lalu di antara kedua partai masih bisa dilakukan proses rasionalisasi.
(cip)
Lihat Juga :
