Libatkan Masyarakat Lokal untuk Kembangkan Pariwisata Berkelanjutan

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengingatkan bahwa akselerasi pertumbuhan sektor pariwisata harus disertai peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan harus melibatkan masyarakat lokal.

"Setiap pelestarian budaya mesti berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Karena budaya, selain sebagai sumber nilai dan identitas bangsa, dapat menjadi komoditas yang berperan penting dalam peningkatan ekonomi," kata Lestari Moerdijat mengutip pernyataan (alm) Prof Mundarjito, Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia (UI) saat memberi sambutan pada diskusi daring bertema Warisan Budaya yang Berkelanjutan dan Akselerasi Sektor Pariwisata yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (22/6/2022).

Menurut Lestari, keseimbangan antara upaya pengembangan lokasi wisata dan pelestarian warisan budaya yang menjadi objek wisata harus bisa dilakukan secara bersamaan. Sebab, warisan budaya merupakan representasi dinamika manusia yang diteruskan melalui nilai kehidupan, norma, sejarah, arsitektur, ritual dan pola hidup suatu kelompok masyarakat.



"Diperlukan pelestarian budaya yang berkelanjutan agar kita mampu selain menggali setiap nilai yang melekat dengan sejarah dan perkembangan bangsa, juga menjadi akselerator sektor pariwisata," kata Rerie, sapaan akrab Lestari.

Dalam upaya pelestarian itu, penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Edukasi yang berkelanjutan terhadap para pemangku kepentingan dan masyarakat lokal terkait pengelolaan kawasan pariwisata dan cagar budaya, merupakan langkah penting dalam upaya menyeimbangkan antara upaya pelestarian cagar budaya dan akselerasi pertumbuhan sektor pariwisata nasional.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan pihaknya saat ini sedang mengembangkan sejumlah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dalam pengelolaan sektor pariwisata nasional. "Konsep konservasi harus diterapkan dalam pengembangan pariwisata pada kawasan cagar budaya, agar situs budaya yang ada bisa terus lestari hingga masa depan," katanya.

Baca juga: Kukuhkan 108 Duta Pariwisata, Ridwan Kamil: Promosikan Destinasi Wisata Melalui Konten Kreatif

Staf Ahli Menparekraf Dadang Rizky menambahkan, dalam indeks World Economic Forum, sektor cultural resources Indonesia mengalami perbaikan naik 12 peringkat ke posisi 32 dunia. Diakuinya, pascapandemi di sektor pariwisata berkembang paradigma baru seperti jenis atraksi dan segmen wisata yang lebih mengarah ke individual traveler.

"Kemenparekraf berupaya membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia dengan mengedepankan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Pariwisata yang berkelanjutan ini harus dipraktikkan, karena semakin dilestarikan semakin menyejahterakan," katanya.

Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid mengungkapkan, perlakuan terhadap warisan budaya sudah diatur pada Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Regulasi itu secara umum mengamanatkan harus ada upaya melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan dalam pengelolaan cagar budaya.

Saat ini di Indonesia terdapat 90.000-an situs, bangunan cagar budaya. Namun baru sekitar 1.500 situs, bangunan dan cagar budaya yang dikelola pemerintah daerah. "Masih banyak kekurangan dalam tata kelola cagar budaya, karena belum semua pemda memiliki tenaga ahli dan dana yang memadai untuk mengelola kawasan cagar budaya," katanya.

Ketua Umum IAAI, Marsis Sutopo mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi dari warisan budaya yang luar biasa, baik dari warisan berupa benda maupun warisan budaya tak benda. Bahkan diakui sebagai warisan budaya dunia seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Sangiran, dan Landscape Bali. Pencapaian itu harus menjadi tanggung jawab bersama.

Akademisi Universitas Pelita Harapan, Diena Mutiara Lemy berpendapat sejumlah warisan budaya dunia di Indonesia harus mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan. Iaprihatin melihat ada situs warisan budaya dunia di Indonesia yang rusak karena tidak cukup mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan.

Isu harga tiket yang tinggi untuk mengunjungi Candi Borobudur harus jadi momentum agar pelestarian warisan budaya di Indonesia mendapat perhatian serius semua pihak. Agar tidak kehilangan momentum itu, Diena berharap para pemangku kepentingan segera menindaklanjuti sejumlah kebijakan pelestarian warisan budaya dengan rencana aksi yang jelas.

"Sebelum mengembangkan pariwisata di kawasan cagar budaya, pengelola dan masyarakat harus dibekali pengetahuan yang memadai terkait pentingnya cagar budaya, sehingga terbangun sikap peduli terhadap warisan budaya yang kita miliki," ujarnya.

Pakar Komunikasi Universitas Indonesia, Irwansyah berpendapat, kontroversi terkait pemberlakuan kenaikan harga tiket masuk ke Candi Borobudur sebagai instrumen untuk pelestarian warisan budaya, disebabkan masyarakat menerima informasi yang tidak utuh. Seharusnya, ujar Irwansyah, sebelum menyebarluaskan informasi tersebut pemerintah membangun agenda agar terbentuk opini publik yang lebih baik dalam merespons informasi tersebut.

Ia mengusulkan penggunaan teknologi digital dalam upaya konservasi kawasan warisan budaya dunia, seperti Candi Borobudur lewat konten edukasi yang mampu disebarluaskan kepada masyarakat.

Kepala Desa Karanganyar, Borobudur, Magelang, Suyanto berpendapat kebijakan yang diberlakukan dua kementerian terkait Candi Borobudur saling bertolak belakang. Menurut Suyanto, Kemenparekraf gencar mendorong peningkatan kunjungan wisatawan. Sedangkan Kemendikbudristek mengedepankan upaya pelestarian terhadap warisan budaya dunia seperti Candi Borobudur.

"Saya sangat berharap kondisi tersebut harus segera didiskusikan bersama dengan melibatkan masyarakat, agar segera ada solusi yang lebih baik bagi semua pihak terkait pariwisata di kawasan Candi Borobudur," katanya.

Pengurus DPP Garnita Malahayati NasDem, Virgie Baker menilai banyak destinasi wisata nasional masih terkendala akses yang belum memadai. Kalau pun bisa sampai ke destinasi wisata yang dituju, situs-situs warisan budaya yang ada tidak terawat dengan baik. "Padahal, potensi lapangan kerja yang bisa diciptakan lewat pariwisata cukup besar. Namun, pemerintah daerah terkesan kurang peduli terhadap warisan budaya yang ada di wilayahnya," katanya.

Di akhir diskusi, jurnalis senior Saur Hutabarat mengungkapkan temuan Balai Konservasi Borobudur yang mencatat ada 3.000 noda bekas permen karet dan banyak sampah di Candi Budha itu. Pengelolaan pengunjung dan pelestarian situs harus dilakukan secara bersamaan.

"Saya mengusulkan agar kebijakan tarif sebagai bagian upaya konservasi tetap diberlakukan dengan pengaturan yang lebih baik," katanya.