Bulan Pancasila, Akademisi Minta Pemerintah Buat Kebijakan Bebas Intervensi
Minggu, 19 Juni 2022 - 11:39 WIB
loading...
Pemerintah diminta bersikap tegas dan konsisten dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan sektor strategis guna melindungi kepentingan nasional. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta bersikap tegas dan konsisten dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan sektor strategis guna melindungi kepentingan nasional. Dengan demikian, ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan untuk mencapai cita-cita negara sebagaimana dalam amanat pembukaan UUD 1945 dapat diatasi.
Ahli Hukum dan Kebijakan Publik, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kris Wijoyo Soepandji menjelaskan masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh perlindungan sektor-sektor strategis. Oleh karenanya, perumusan kebijakan yang berkaitan dengan sektor strategis harus berpihak dan mendukung kepentingan nasional.
“Dalam kebijakan hukum, kepentingan nasional, itu yang paling utama. Tugas hukum tujuannya menciptakan harmoni di masyarakat, jangan sampai sebaliknya,” ungkap Kris dalam acara Webinar Pancasila Membangun Manusia, Bangsa, dan Dunia di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), dikutip Minggu (19/6/2022).
Baca juga: Ancaman Terhadap Integrasi Nasional dan Semboyan Bhineka Tunggal Ika
Kris menyebutkan sektor-sektor strategis yang berkontribusi besar pada negara, seperti sektor pertambangan, perikanan, pertanian dan perkebunan yang di antaranya gula, kelapa sawit, serta tembakau seringkali mendapat tekanan dari beberapa pihak. Menurutnya, perlu dicari solusi atas polemik terhadap perumusan kebijakan di sektor tersebut yang mengakomodir kepentingan semua pihak yang terlibat. Jangan sampai, lanjut Kris, pemerintah hanya mendengarkan suara dari satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu.
Ahli Hukum dan Kebijakan Publik, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kris Wijoyo Soepandji menjelaskan masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh perlindungan sektor-sektor strategis. Oleh karenanya, perumusan kebijakan yang berkaitan dengan sektor strategis harus berpihak dan mendukung kepentingan nasional.
“Dalam kebijakan hukum, kepentingan nasional, itu yang paling utama. Tugas hukum tujuannya menciptakan harmoni di masyarakat, jangan sampai sebaliknya,” ungkap Kris dalam acara Webinar Pancasila Membangun Manusia, Bangsa, dan Dunia di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), dikutip Minggu (19/6/2022).
Baca juga: Ancaman Terhadap Integrasi Nasional dan Semboyan Bhineka Tunggal Ika
Kris menyebutkan sektor-sektor strategis yang berkontribusi besar pada negara, seperti sektor pertambangan, perikanan, pertanian dan perkebunan yang di antaranya gula, kelapa sawit, serta tembakau seringkali mendapat tekanan dari beberapa pihak. Menurutnya, perlu dicari solusi atas polemik terhadap perumusan kebijakan di sektor tersebut yang mengakomodir kepentingan semua pihak yang terlibat. Jangan sampai, lanjut Kris, pemerintah hanya mendengarkan suara dari satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu.
Lihat Juga :
