Pengamat Terorisme UI: Politik Identitas Sudah Tidak Relevan untuk Pilpres 2024

JAKARTA - Pemilu 2024 masih lama tetapi nuansa kontestasi mulai terasa dari tingkat elite hingga masyarakat. Arus dukungan, afiliasi, dan deklarasi bermunculan di mana-mana. Permainan simbolisasi dan politisasi agama dalam ranah politik mulai terasa.

Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia (UI), Ridlwan Habib mengingatkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman pahit dari kontestasi politik yang diwarnai politik identitas . Menurutnya, strategi itu harus ditinggalkan.

"Sudah tidak relevan (politik identitas) untuk Pilpres 2024 nanti. Kenapa? Karena masyarakat sudah makin cerdas, literasi masyarakat tentang hoax, berita palsu, berita bohong itu sudah makin pintar. Mungkin di 2014, 2019 berita hoaks masih bisa dan banyak beredar di WA grup, tapi di 2024 saya tidak yakin," kata Ridlwan Habib dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (17/6/2022).



Ia melanjutkan, hal ini juga terkait faktor banyaknya generasi Z atau milenial yang saat ini yang sudah melek digital dan unggul dalam literasi, sehingga generasi ini sudah memahami mana berita palsu, hoaks, dan bohong. Dengan demikian, menurutnya, maka narasi politik identitas yang negatif sudah harus ditinggalkan.

"Tapi sebenarnya berpolitik identitas itu boleh-boleh saja, misalnya kampanye dengan menggunakan jargon agama itu sah-sah saja, tapi yang tidak boleh adalah jika menggunakan politik identitas untuk menyalahkan pihak lain diluar kelompoknya bahkan mengampanyekan khilafah," katanya.

Termasuk mengampanyekan atau mempromosikan bahwa Indonesia harus menganut hukum agama tertentu, menurutnya, sudah menyalahi serta melanggar konsensus nasional yang telah disepakati para founding fathers bangsa.

"Jadi, politik identitas itu boleh saja asal yang positif, yang tidak bertentangan dengan agama, yang bertujuan memajukan bangsa, dan tidak mengganggu orang lain, itu positif. Jadi politik identitas jangan selalu dipahami negatif," kata pria yang meraih gelar Magister pada Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia ini.

Baca juga: Jelang Pemilu dan Pilpres 2024, Wakapolri Ingatkan Jangan Politik Identitas

Dirinya juga menyebut dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, seringkali ditemui oknum kepentingan yang memanfaatkan isu sentimen agama yang justru menimbulkan reaksi balik dari segolongan masyarakat yang merasa terganggu dengan isu tersebut. Tentunya hal ini mengakibatkan kerukunan, persatuan, kemajemukan, tenggang rasa bangsa ini tercederai oleh narasi keagamaan yang dipaksakan dalam politik.

"Bahwa Indonesia menganut kebebasan demokrasi, tiap orang boleh berekspresi itu wajib dijaga, akan tetapi kebebabsan berekspresi itu tidak boleh melanggar kebebasan orang lain, nah termasuk dalam hal berpolitik itu tadi," tutur Ridlwan.

Tidak hanya itu, kondisi iklim demokrasi yang dirusak dengan pertarungan sentimen agama justru akan semakin melanggengkan jalan bagi kelompok radikal guna mewujudkan visi misinya guna mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi atau sistem yang mereka percayai.

"Kalau negara ini chaos, maka mereka akan bilang 'inilah bukti bahwa Pancasila gagal dan tidak relevan lagi bagi bangsa Indonesia, negara ini gagal, maka gantilah Pancasila ke system khilafah, karena terbukti bangsa ini pecah, maka ayo ganti ke sistem agama'. Tentunya hal itu yang menjadi tujuan mereka," jelas pria yang pernah berprofesi sebagai jurnalis ini.

Tidak hanya itu, kondisi adu domba dan polarisasi yang semakin parah di tengah masyarakat Indonesia yang beragam juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat tentang bangkitnya gerakan-gerakan teror menjelang tahun politik 2024, yang belakangan ini kelompok teror seperti sudah samar terdengar keberadannya bagi masyarakat.

"Kalau tindak terorisme ini sekarang ini sebenarnya sudah dalam tahap minimal, karena kelompok ini di Timur Tengah sudah tidak punya basis dan wilayah serta tidak ada perintah serta fatwa untuk membuat teror. Tapi justru kelompok ini paham bahwa kalau mereka membuat teror maka masyarakat akan antipati, maka dari itu mereka mengubah stretegi menjadi strategi soft," ujarnya.

Strategi soft atau halus yang dimaksud yaitu dengan cara konvoi, membagikan selebaran, membuat acara menarik yang tidak menakutkan, tetapi tetap dengan tujuan yang sebenarnya yaitu untuk mengganti ideologi bangsa. Sehingga mereka telah memahami bahwa metode menyerang rumah ibadah atau melakukan penegboman bukan lagi metode yang efektif, justru masyarakat akan jengkel dan sulit bagi mereka mencapai tujuannya.

Ridlwan mewanti-wanti agar masyarakat bahkan khususnya aktor politik nasionalis untuk tidak mudah terpancing dengan narasi negatif yang diumpankan oleh sebagian oknum berkepentingan, termasuk narasi khilafah yang dewasa ini ramai diperbincangkan serta bijaksana dalam membalas isu dan narasi yang dikeluarkan oleh kelompok radikal.

"Jadi tidak perlu lah kita menciptakan musuh sendiri, kecuali ketika mereka melakukan manuver, barulah direspons, kalau tidak bermanuver kan semakin baik, apalagi kelompok radikal ini mau berdemokrasi dan berkompetisi itu kan semakin baik bagi Indonesia," katanya.

Ridlwan juga berharap para aktor politik dan para pendukungnya mampu mengubah cara kompetisinya dengan mengesampingkan politik identitas yang negatif dan mulai mengedepankan kualitas program, prestasi dan visi misnya untuk kemajuan Indonesia.

"Kalau mau makin baik, maka bicaralah tentang program, tentang prestasi, jangan melulu tentang isu agama. Kalau tetap seperti itu, maka 2024 akan terjadi politik identitas lagi. Ayo kita kembali bermain fair saja, tinggalkan narasi politik identitas negatif kepada program dan prestasi," kata Ridlwan.