Jelang Pemilu dan Pilpres 2024, Wakapolri Ingatkan Jangan Politik Identitas
Jum'at, 17 Juni 2022 - 02:55 WIB
loading...
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, menitipkan pesan penting kepada para penjabat (pj) kepala daerah menjelang Pilpres, Pemilu, dan Pilkada 2024. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menitipkan pesan penting kepada para penjabat (pj) kepala daerah menjelang Pilpres, Pemilu, dan Pilkada 2024. Para Pj kepala daerah diminta untuk mengantisipasi munculnya politik identitas.
Baca juga: Bursa Capres 2024
"Satu hal juga yang menjadi perhatian kita, pengalaman kita dari beberapa pilkada, munculnya politik identitas, nah ini kita juga menghindari. Mari dari sekarang kita mengajak bersama-sama," kata Gatot Eddy saat menghadiri rapat koordinasi dengan Pj kepala daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (16/6/2022).
Baca juga: Disepakati, Pemilu Digelar 21 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024
"Silakan, siapa pun calonnya nanti, apakah gubernur, apakah wali kota, Bupati, siapapun calonnya silakan. Sampaikan program-programnya yang bagus, tapi jangan munculkan politik identitas. Politik identitas yang mengadu satu dengan lainnya," tambahnya.
Ditekankan Gatot Eddy, hak untuk memilih calon pemimpin diatur dalam Undang-Undang. Masyarakat bebas untuk menentukan pilihannya masing-masing. Asalkan, tidak dengan cara mendengungkan politik identitas yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
Tak hanya politik identitas, Wakapolri juga mengantisipasi potensi kerawanan lainnya pada saat Pemilu 2024. Dia meminta seluruh elemen untuk bersama-sama mengantisipasi timbulnya konflik akibat perbedaan dalam menentukan pilihan saat pemilu ataupun Pilkada serentak nanti.
"Kalau di dalam pemilu itu, pilihan boleh berbeda, itu hak konstitusional masing-masing warga negara, tetapi, jangan sampai karena perbedaan-perbedaan pilihan, ini terjadi konflik, itu yang kita hindari. Karena, di dalam pemilu itu akan berkembang ada yang namanya black campaign, money politics, politik identitas, hoaks, hate speech, hasutan," bebernya.
Gatot Eddy mengantisipasi terjadinya fenomena post truth di Indonesia. Di mana, fenomena tersebut terjadi karena adanya hoaks atau kebohongan yang disampaikan secara terus-menerus. Sehingga, ditakutkan Gatot, banyak orang yang tidak lagi percaya dengan fakta dan data terkait pemilu atau pilkada 2024.
"Nah inilah muncul fenomena post-truth, yang bisa menimbulkan konflik. Apalagi disitu ada ujaran-ujaran kebencian. Ini perlu kita antisipasi. Karena kalau kita biarkan, ini nanti sebenarnya tahun politik situasi memanas sehingga kita perlu cooling sistem," ungkap Gatot.
"Makanya nanti bersama-sama, mungkin nanti dari Pak Kapolda, Forkompinda. Kemudian juga nanti Kapolres, Dandim, dengan Pak Bupati Wali Kota dengan Forkompinda nya untuk membuat satu cooling system agar di situasi yang panas tidak selalu panas, bisa meledak, kalau meledak tentu menjadi konflik akan timbul korban, baik korban materi maupun korban jiwa," pungkasnya.
Baca juga: Bursa Capres 2024
"Satu hal juga yang menjadi perhatian kita, pengalaman kita dari beberapa pilkada, munculnya politik identitas, nah ini kita juga menghindari. Mari dari sekarang kita mengajak bersama-sama," kata Gatot Eddy saat menghadiri rapat koordinasi dengan Pj kepala daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (16/6/2022).
Baca juga: Disepakati, Pemilu Digelar 21 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024
"Silakan, siapa pun calonnya nanti, apakah gubernur, apakah wali kota, Bupati, siapapun calonnya silakan. Sampaikan program-programnya yang bagus, tapi jangan munculkan politik identitas. Politik identitas yang mengadu satu dengan lainnya," tambahnya.
Ditekankan Gatot Eddy, hak untuk memilih calon pemimpin diatur dalam Undang-Undang. Masyarakat bebas untuk menentukan pilihannya masing-masing. Asalkan, tidak dengan cara mendengungkan politik identitas yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
Tak hanya politik identitas, Wakapolri juga mengantisipasi potensi kerawanan lainnya pada saat Pemilu 2024. Dia meminta seluruh elemen untuk bersama-sama mengantisipasi timbulnya konflik akibat perbedaan dalam menentukan pilihan saat pemilu ataupun Pilkada serentak nanti.
"Kalau di dalam pemilu itu, pilihan boleh berbeda, itu hak konstitusional masing-masing warga negara, tetapi, jangan sampai karena perbedaan-perbedaan pilihan, ini terjadi konflik, itu yang kita hindari. Karena, di dalam pemilu itu akan berkembang ada yang namanya black campaign, money politics, politik identitas, hoaks, hate speech, hasutan," bebernya.
Gatot Eddy mengantisipasi terjadinya fenomena post truth di Indonesia. Di mana, fenomena tersebut terjadi karena adanya hoaks atau kebohongan yang disampaikan secara terus-menerus. Sehingga, ditakutkan Gatot, banyak orang yang tidak lagi percaya dengan fakta dan data terkait pemilu atau pilkada 2024.
"Nah inilah muncul fenomena post-truth, yang bisa menimbulkan konflik. Apalagi disitu ada ujaran-ujaran kebencian. Ini perlu kita antisipasi. Karena kalau kita biarkan, ini nanti sebenarnya tahun politik situasi memanas sehingga kita perlu cooling sistem," ungkap Gatot.
"Makanya nanti bersama-sama, mungkin nanti dari Pak Kapolda, Forkompinda. Kemudian juga nanti Kapolres, Dandim, dengan Pak Bupati Wali Kota dengan Forkompinda nya untuk membuat satu cooling system agar di situasi yang panas tidak selalu panas, bisa meledak, kalau meledak tentu menjadi konflik akan timbul korban, baik korban materi maupun korban jiwa," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
