Rp100,6 Triliun untuk Bansos Selama Pandemi, Begini Rinciannya
Rabu, 24 Juni 2020 - 14:50 WIB
loading...
Mensos Juliary P Batubara saat memberikan bantuan sosial kepada keluarga eks pejuang Timor Timur beberapa waktu lalu. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Juliary P Batubara mengungkapkan realisasi belanja bantuan sosial (bansos) pada 2020 sangat besar. Sejak awal Maret lalu, sudah Rp100,6 triliun digelontorkan untuk bansos, meliputi reguler maupun khusus Covid-19. Ada kenaikan hingga Rp43,7 triliun selama masa pandemi.
“Realisasi belanja bansos mencapai 56,70 persen. Belanja bansos ini dimonitor tiap hari oleh presiden, yang menginginkan agar bansos memberikan daya ungkit terhadap eknomi masyarakat yang bulan ini sudah -0,3 persen, kita sudah masuk resesi,” kata Mensos dalam paparannya di Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR tentang Pertanggungjawaban Anggaran 2020 dan Pembahasan RKA Kemensos 2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).
(Baca: Pengusaha Beras Sesalkan Ada Oknum di Bantuan Sosial Sembako)
Juliary menjelaskan, bansos reguler yang terdiri atas program keluarga harapan (PKH) dan program kartu sembako. Sementara bansos khusus Covid-19 untuk warga Jabodetabek dan bansos tunai untuk di luar Jabodetabek.
Politikus PDIP ini menguraikan, untuk PKH dengan target 10 juta KPM (keluarga penerima manfaat), ada kenaikan anggaran Rp8,3 triliun menjadi Rp37,4 triliun karena, periode Apri-Juni yang sudah dibayar di depan mendapat lagi per bulannya. Sehingga, KPM PKH mendapatkan 2 kali pencairan. Sementara, untuk kartu sembako/BPNT, KPM meningkat dari 15,2 juta menjadi 20 juta.
“Indeksnya dari Rp 150 ribu per bulan menjadi Rp 200 ribu. Sehingga, anggaran naik drastis Rp15,2 triliun menjadi Rp43,6 triliun,” papar Juliary.
(Baca: Pastikan Masyarakat Terima Bantuan, Mensos Cek Langsung Penyaluran BST)
Untuk bansos khusus, Juliary melanjutkan, bansos sembako Jabodetabek dengan target di DKI Jakarta 1,3 juta KK (kepala keluarga) ditambah Bodetabek 600 ribu KK. Bantuan sembako beras dan uang bulanan dengan anggaran Rp3,4 triliun. Lalu bansos tunai untuk di luar Jabodetabek 9 juta KK dengan anggaran Rp16,2 triliun.
Dia pun mengakui bahwa ada keterlambatan dalam penyalurannya sehingga, dia masih membutuhkan waktu untuk pencairan periode Maret-Juni hingga 15 Juli mendatang.
“Saya minta waktu pak presiden saya selesaikan semua per 15 Juli, di awal sedikit terlambat, akhir Juni belum selesai, sudah minta waktu dan presiden menyetujui. Sebagai infromasi 15 Juli cut off program bansos Jabodetabek dan bansos tunai di luar Jabodetabek. Mulai Juli-Desember, dengan skema yang sama namun indeksnya berkurang menjadi Rp300 ribu per keluarga per bulan (sebelumnya Rp600 ribu),” tuturnya.
“Realisasi belanja bansos mencapai 56,70 persen. Belanja bansos ini dimonitor tiap hari oleh presiden, yang menginginkan agar bansos memberikan daya ungkit terhadap eknomi masyarakat yang bulan ini sudah -0,3 persen, kita sudah masuk resesi,” kata Mensos dalam paparannya di Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR tentang Pertanggungjawaban Anggaran 2020 dan Pembahasan RKA Kemensos 2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).
(Baca: Pengusaha Beras Sesalkan Ada Oknum di Bantuan Sosial Sembako)
Juliary menjelaskan, bansos reguler yang terdiri atas program keluarga harapan (PKH) dan program kartu sembako. Sementara bansos khusus Covid-19 untuk warga Jabodetabek dan bansos tunai untuk di luar Jabodetabek.
Politikus PDIP ini menguraikan, untuk PKH dengan target 10 juta KPM (keluarga penerima manfaat), ada kenaikan anggaran Rp8,3 triliun menjadi Rp37,4 triliun karena, periode Apri-Juni yang sudah dibayar di depan mendapat lagi per bulannya. Sehingga, KPM PKH mendapatkan 2 kali pencairan. Sementara, untuk kartu sembako/BPNT, KPM meningkat dari 15,2 juta menjadi 20 juta.
“Indeksnya dari Rp 150 ribu per bulan menjadi Rp 200 ribu. Sehingga, anggaran naik drastis Rp15,2 triliun menjadi Rp43,6 triliun,” papar Juliary.
(Baca: Pastikan Masyarakat Terima Bantuan, Mensos Cek Langsung Penyaluran BST)
Untuk bansos khusus, Juliary melanjutkan, bansos sembako Jabodetabek dengan target di DKI Jakarta 1,3 juta KK (kepala keluarga) ditambah Bodetabek 600 ribu KK. Bantuan sembako beras dan uang bulanan dengan anggaran Rp3,4 triliun. Lalu bansos tunai untuk di luar Jabodetabek 9 juta KK dengan anggaran Rp16,2 triliun.
Dia pun mengakui bahwa ada keterlambatan dalam penyalurannya sehingga, dia masih membutuhkan waktu untuk pencairan periode Maret-Juni hingga 15 Juli mendatang.
“Saya minta waktu pak presiden saya selesaikan semua per 15 Juli, di awal sedikit terlambat, akhir Juni belum selesai, sudah minta waktu dan presiden menyetujui. Sebagai infromasi 15 Juli cut off program bansos Jabodetabek dan bansos tunai di luar Jabodetabek. Mulai Juli-Desember, dengan skema yang sama namun indeksnya berkurang menjadi Rp300 ribu per keluarga per bulan (sebelumnya Rp600 ribu),” tuturnya.
(muh)
Lihat Juga :
