Agar Transparan dan Fair, Kongres PP INI Didorong E-Voting

Rabu, 15 Juni 2022 - 20:07 WIB
loading...
Agar Transparan dan...
Otty Hari Chandra Ubayani, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Foto/Ist
A A A
JAKARTA - Masa jabatan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) periode 2019-2022, telah berakhir 30 April 2022. Bila habis periode kepengurusan PP INI, maka yang bertanggung jawab adalah para Pengurus Wilayah (Pengwil).

Baca juga: Rentan Dikriminalisasi, Notaris Minta Perlindungan Profesi Dihormati

Merespons hal ini, Otty Hari Chandra Ubayani Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) mengatakan, maka pengwil yang akan mengadakan baik Kongres Luar Biasa (KLB) maupun Kongres Tiga Tahunan.

"Dengan berakhirnya kepengurusan 2019-2022 pada 30 April 2022, seharusnya nakhoda INI diambilalih oleh Pengwil-Pengwil," kata Otty dalam keterangan tertulis, Rabu (15/6/2022).

"Mereka yang akan mengadakan agenda-agenda, baik KLB maupun Kongres Tiga Tahunan. Dengan begitu, pelaksanaannya akan berlangsung lebih fair," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, pada 15-17 Juni ini akan diadakan KLB INI di Pekanbaru, Riau, yang digabung dengan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (RP3YD) sekaligus Prakongres, dan Upgrading.

Salah satu agenda RP3YD ini adalah menentukan calon-calon Ketua Umum PP INI periode 2022-2025.

"Saya yakin, Pengwil-Pengwil memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menggelar sejumlah agenda INI, utamanya untuk menghasilkan kepengurusan yang baru," ucap Otty yakin.

Terkait sistem pemilihan Ketua Umum (Ketum) INI, Otty yang merupakan Notaris Jakarta Selatan ini setuju bila dilaksanakan secara E-Voting.

"Boleh saja dengan E-Voting, tapi harus transparan dan terbuka, di mana sekitar 23.000 anggota INI dapat ikut memilih," tuturnya.

Selain itu sambungnya, vendor pelaksanaan e-voting harus dari pihak yang netral dan ditender. Masing-masing tim IT dari tiap Caketum nantinya juga harus diikutsertakan dari awal hingga akhir proses perhitungan.

"Agar dapat mengamankan data-data sebelum diumumkan. Jangan dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu," jelasnya.

Diingatkan, sebagai pejabat publik, setiap notaris punya tanggung jawab menjadikan perkumpulannya menjadi rumah bersama untuk semua.

"Kongres INI merupakan sarana untuk memperkuat soliditas antar-anggota, bukan jadi ajang memecah-belah dan membuat ketidaknyamanan di rumah besar INI," tutupnya.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Rekomendasi
Masyarakat Diminta Tak...
Masyarakat Diminta Tak Panik Respons Kondisi Ekonomi RI, Ekonom: Jaga Optimisme Berdasar Data
Drone Ukraina Meledak...
Drone Ukraina Meledak Sendiri di Pelabuhan Negara NATO, Kyiv Tuduh Rusia Kerjai Sinyalnya
Presiden Lebanon Kecam...
Presiden Lebanon Kecam Hizbullah, Iran, dan IRGC: Ini Bukan Negaramu, Ini Negara Kami!
Berita Terkini
Prabowo Kenang Hari...
Prabowo Kenang Hari Lahir Soekarno Lewat Potret Sang Proklamator
Kasus Dadan Cs, Saut...
Kasus Dadan Cs, Saut Situmorang: Semua hingga Eselon Terkecil Harus Bertanggung Jawab
Pigai Usul Jabatan Utama...
Pigai Usul Jabatan Utama Polri Bisa Diisi Sipil, Sahroni: Urusin HAM Saja
Revisi UU Polri: Batas...
Revisi UU Polri: Batas Usia dan Syarat Anggota Kompolnas Diusulkan Lebih Fleksibel
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Infografis
Piala Dunia 2026: Panggung...
Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Messi-Ronaldo dan Lahirnya Era Baru
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved