Daftar 10 Nama Calon Anggota BPK Periode 2022-2027, Ada Nugroho Agung
Jum'at, 10 Juni 2022 - 20:38 WIB
loading...
Nugroho Agung Wijoyo masuk dalam 10 nama calon anggota BPK periode 2022-2027. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Komisi XI DPR resmi mengumumkan 10 nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) periode 2022-2027. Nama-nama tersebut dipilih berdasarkan Keputusan Rapat Internal Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan perbankan pada 12 Januari 2022.
Sepuluh calon anggota BPK itu nantinya mengikuti pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). "Fit and proper test biasanya setelah ada pertimbangan dari DPD," kata Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno, Jumat (10/6/2022).
Untuk memenuhi asas transparansi publik sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 UU Nomor 15 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa calon anggota BPK yang diumumkan oleh DPR kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
Baca juga: BPK Temukan Kelebihan Biaya Belanja di Pemprov DKI Jakarta
Komisi XI DPR memerlukan masukan dari masyarakat terhadap nama-nama calon anggota BPK untuk bahan pertimbangan dalam memilih satu anggota BPK guna dilaporkan dan ditetapkan pada rapat paripurna DPR.
Berikut ini adalah daftar 10 nama calon Anggota BPK:
1. Ahmadi Noor Supit
Politikus Partai Golkar ini pernah menduduki kursi DPR pada Komisi XI mewakili daerah pemilihan Kalimantan Selatan I. Pada Pemilu Legislatif 2009, ia mengantongi 42.946 suara. Tak hanya itu, ia juga sempat menjadi Ketua Komisi XI DPR pada 2014-2019.
2. Izhari Mawardi
Ia menjabat sebagai direktur perusahaan konsorsium, Maina Nauli Group. Izhari aktif menduduki jabatan publik yang berasal dari Partai Golkar sebagai Kepala Keuangan dan Bursa Efek. Pada 2019-2021, ia didapuk sebagai Director of Government Engagement untuk Indonesia dan Filipina, yang berbasis di Jakarta.
3. Nugroho Agung Wijoyo
Nugroho adalah alumnus IPB Angkatan 19 (1982) dan alumni PMKRI Angkatan 1983. Ia mengambil Post Doctoral di UGM pada 2021. Saat ini sebagai Analis Kebijakan Madya di Kementerian Keuangan. Ia pernah menjadi Komisaris Independen PT Dipo Star Finance, Joint Venture Jepang.
Alumnus Lemhannas angkatan II tahun 2016 pada program "Penguatan Kapasitas Pemimpin Indonesia dalam rangka Making Indonesia 4.0". Nugroho juga pernah mendapat Penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya oleh Presiden Jokowi pada 13 Oktober 2021.
Nugroho adalah seorang yang aktif menulis. Berbagai karyanya pernah ia bukukan di antaranya, Referensi Resiko Sistemik Perbankan (UI-Press 2015), Menakar Kinerja Perusahaan Pembiayaan Jilid I dan II Penerbit UI-Press pada tahun 2016, Pengawasan Terintegrasi Industri Jasa Keuangan (UI-Press 2022).
Ia juga aktif menulis opini di media dengan mengupas persoalan ekonomi dan keuangan di antaranya, Mencegah Krisis Keuangan (3 Oktober 2016), "Quo vadis" Otoritas Jasa Keuangan, Awas, Krisis Perbankan Dunia (22 Oktober 2016), Pinjaman Likuiditas Khusus (28 Mei 2020).
Selain aktif menulis opini, karya tulisnya juga dimuat dalam berbagai jurnal di antaranya, Kajian Ekonomi Keuangan Vol 5 Nomor 1 Tahun 2021 dengan judul "Probabilitas Kegagalan Bank Umum di Indonesia: Alternatif dalam Implementasi Sistem Premi Diferensial, Jurnal Ekonomi terbitan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta (volume XV11/02/Juli/2012) berjudul Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Dengan Menggunakan Model ARCH, Jurnal Kajian Ekonomii dan Keuangan (Volume 20, No 2, Agustus 2016) dengan judul Peramalan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD dengan Menggunakan Model GARCH.
4. Rachmat Manggala Purba
Rachmat pernah menjabat sebagai Dirut PT Rekajasa Mitra Persada Indonesia yang merupakan konsultan manajemen. Ia memiliki pengalaman di perusahaan penilai dan pernah membantu Pemda mempersiapkan neraca awal daerah dan pengolahan aset.
5. Tjipta Purwita
Tjipta adalah Ketua Komite Pengembangan Organisasi, SDM dan Penguatan Wilayah yang juga menjabat sebagai Dirut PT Inhutani II. Ia juga adalah ketua Pengurus Daerah (Pengda) Perkumpulan Pensiunan Kehutanan Indonesia (Penshutindo) DKI Jaya periode 2021-2026.
6. Abdul Rahman Farizi
Ia adalah politikus Partai Golkar. Sosoknya masih baru dikenal di peta politik Indonesia. Ia berasal dari Sulawesi Tenggara.
7. Wahyu Sanjaya
Ia adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari daerah pemilihan Sumatera Selatan II. Wahyu adalah politikus dari Partai Demokrat. Pada 2021, terpilih menjadi Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR.
8. Anggito Abimanyu
Anggito kini menjabat sebagai Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. Pada 2012, ia merupakan Direktur Jenderal Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ia pernah dinyatakan sebagai Wakil Menteri Keuangan, namun kemudian batal dilantik.
9. Dori Santosa
Dori adalah auditor utama keuangan negara VI BPK. Jabatan itu setara dengan Dirjen atau Pejabat Eselon I di kementerian. Sebelumnya ia Kepala Perwakilan BPK Bali dan Kalimantan Timur.
10. Erryl Prima Putera Agoes
Erryl kini menjabat sebagai Direktur Pelanggaran HAM di Kejaksaan Agung. Nama Erryl mulai dikenal publik karena kesuksesannya meningkatkan jumlah kasus korupsi pengadaan pengadaan di Biro Umum Pemprov Malut 2009-2010
Sebagai informasi, untuk masyarakat yang ingin ikut andil dalam memberi masukan terhadap calon anggota BPK. Masyarakat bisa menyampaikan kepada Sekretariat Komisi XI DPR, Gedung Nusntara 1 Lantai 1, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Email [email protected] yang dimulai dari 9 hingga 17 Juni 2022 pukul 15.00 WIB.
Sepuluh calon anggota BPK itu nantinya mengikuti pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). "Fit and proper test biasanya setelah ada pertimbangan dari DPD," kata Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno, Jumat (10/6/2022).
Untuk memenuhi asas transparansi publik sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 UU Nomor 15 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa calon anggota BPK yang diumumkan oleh DPR kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
Baca juga: BPK Temukan Kelebihan Biaya Belanja di Pemprov DKI Jakarta
Komisi XI DPR memerlukan masukan dari masyarakat terhadap nama-nama calon anggota BPK untuk bahan pertimbangan dalam memilih satu anggota BPK guna dilaporkan dan ditetapkan pada rapat paripurna DPR.
Berikut ini adalah daftar 10 nama calon Anggota BPK:
1. Ahmadi Noor Supit
Politikus Partai Golkar ini pernah menduduki kursi DPR pada Komisi XI mewakili daerah pemilihan Kalimantan Selatan I. Pada Pemilu Legislatif 2009, ia mengantongi 42.946 suara. Tak hanya itu, ia juga sempat menjadi Ketua Komisi XI DPR pada 2014-2019.
2. Izhari Mawardi
Ia menjabat sebagai direktur perusahaan konsorsium, Maina Nauli Group. Izhari aktif menduduki jabatan publik yang berasal dari Partai Golkar sebagai Kepala Keuangan dan Bursa Efek. Pada 2019-2021, ia didapuk sebagai Director of Government Engagement untuk Indonesia dan Filipina, yang berbasis di Jakarta.
3. Nugroho Agung Wijoyo
Nugroho adalah alumnus IPB Angkatan 19 (1982) dan alumni PMKRI Angkatan 1983. Ia mengambil Post Doctoral di UGM pada 2021. Saat ini sebagai Analis Kebijakan Madya di Kementerian Keuangan. Ia pernah menjadi Komisaris Independen PT Dipo Star Finance, Joint Venture Jepang.
Alumnus Lemhannas angkatan II tahun 2016 pada program "Penguatan Kapasitas Pemimpin Indonesia dalam rangka Making Indonesia 4.0". Nugroho juga pernah mendapat Penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya oleh Presiden Jokowi pada 13 Oktober 2021.
Nugroho adalah seorang yang aktif menulis. Berbagai karyanya pernah ia bukukan di antaranya, Referensi Resiko Sistemik Perbankan (UI-Press 2015), Menakar Kinerja Perusahaan Pembiayaan Jilid I dan II Penerbit UI-Press pada tahun 2016, Pengawasan Terintegrasi Industri Jasa Keuangan (UI-Press 2022).
Ia juga aktif menulis opini di media dengan mengupas persoalan ekonomi dan keuangan di antaranya, Mencegah Krisis Keuangan (3 Oktober 2016), "Quo vadis" Otoritas Jasa Keuangan, Awas, Krisis Perbankan Dunia (22 Oktober 2016), Pinjaman Likuiditas Khusus (28 Mei 2020).
Selain aktif menulis opini, karya tulisnya juga dimuat dalam berbagai jurnal di antaranya, Kajian Ekonomi Keuangan Vol 5 Nomor 1 Tahun 2021 dengan judul "Probabilitas Kegagalan Bank Umum di Indonesia: Alternatif dalam Implementasi Sistem Premi Diferensial, Jurnal Ekonomi terbitan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta (volume XV11/02/Juli/2012) berjudul Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Dengan Menggunakan Model ARCH, Jurnal Kajian Ekonomii dan Keuangan (Volume 20, No 2, Agustus 2016) dengan judul Peramalan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD dengan Menggunakan Model GARCH.
4. Rachmat Manggala Purba
Rachmat pernah menjabat sebagai Dirut PT Rekajasa Mitra Persada Indonesia yang merupakan konsultan manajemen. Ia memiliki pengalaman di perusahaan penilai dan pernah membantu Pemda mempersiapkan neraca awal daerah dan pengolahan aset.
5. Tjipta Purwita
Tjipta adalah Ketua Komite Pengembangan Organisasi, SDM dan Penguatan Wilayah yang juga menjabat sebagai Dirut PT Inhutani II. Ia juga adalah ketua Pengurus Daerah (Pengda) Perkumpulan Pensiunan Kehutanan Indonesia (Penshutindo) DKI Jaya periode 2021-2026.
6. Abdul Rahman Farizi
Ia adalah politikus Partai Golkar. Sosoknya masih baru dikenal di peta politik Indonesia. Ia berasal dari Sulawesi Tenggara.
7. Wahyu Sanjaya
Ia adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari daerah pemilihan Sumatera Selatan II. Wahyu adalah politikus dari Partai Demokrat. Pada 2021, terpilih menjadi Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR.
8. Anggito Abimanyu
Anggito kini menjabat sebagai Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. Pada 2012, ia merupakan Direktur Jenderal Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ia pernah dinyatakan sebagai Wakil Menteri Keuangan, namun kemudian batal dilantik.
9. Dori Santosa
Dori adalah auditor utama keuangan negara VI BPK. Jabatan itu setara dengan Dirjen atau Pejabat Eselon I di kementerian. Sebelumnya ia Kepala Perwakilan BPK Bali dan Kalimantan Timur.
10. Erryl Prima Putera Agoes
Erryl kini menjabat sebagai Direktur Pelanggaran HAM di Kejaksaan Agung. Nama Erryl mulai dikenal publik karena kesuksesannya meningkatkan jumlah kasus korupsi pengadaan pengadaan di Biro Umum Pemprov Malut 2009-2010
Sebagai informasi, untuk masyarakat yang ingin ikut andil dalam memberi masukan terhadap calon anggota BPK. Masyarakat bisa menyampaikan kepada Sekretariat Komisi XI DPR, Gedung Nusntara 1 Lantai 1, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Email [email protected] yang dimulai dari 9 hingga 17 Juni 2022 pukul 15.00 WIB.
(abd)
Lihat Juga :
