CSIS: Presiden Jokowi Tidak Akan Reshuffle Menteri

JAKARTA - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai pergantian menteri atau reshuffle kabinet sulit terwujud. Sebab Presiden Jokowi perlu cermat menimbang sejumlah kemungkinan yang akan terjadi.

Hal tersebut menjadi bahasan dalam media briefing dengan tajuk 'Manuver Koalisi Partai Menjelang Pemilu Presiden: Motivasi dan Resiliensi', Rabu (8/6/2022) yang diadakan Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menyebutkan di sisa kurang dari dua tahun pemerintahan akan terlalu berisiko bagi Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle yang mempengaruhi dukungannya di parlemen.

"Kecil kemungkinan itu dilakukan Presiden. Dugaan saya tidak akan dilakukan Presiden dan menyebabkan instabilitas politik," ujar Fernandes secara daring.



Ia menilai reshuffle kabinet akan berimplikasi pada politik, misalkan bagaimana hubungan di koalisi internal, power sharing yang dilakukan siapa masuk siapa keluar, rotasi.

"Psikologis pemilih terhadap nama-nama yang akan masuk menjadi pertimbangan presiden. Sehingga reshuffle akan maju mundur apalagi isu ini sudah berembus sejak akhir 2021," kata Fernandes.

Isu reshuffle, kata Arya, memang sudah lama. Tapi fakta bahwa Presiden Jokowi belum menemukan waktu yang tepat untuk melakukan. Itu karena ada sejumlah risiko yang harus diperhitungkan.



"Presiden memikirkan dampak baik dan buruk khususnya dalam target pemerintah apakah akan tercapai di sisa dua tahun masa pemerintahan. Hal ini yang menjadi pertimbangan Presiden sehingga reshuffle belum dilakukan hingga saat ini," ungkap Arya Fernandes.

Terkait ada sejumlah menteri yang mulai berkampanye, Fernandes melihat Presiden Jokowi akan bersikap netral. "Presiden pasti memberikan kesempatan pada parpol manapun untuk membentuk koalisi. Presiden ada di tengah, tidak akan membatasi partai untuk membangun skenario koalisi," pungkasnya.