Masa Kampanye Pemilu 2024 Jadi 75 Hari, Mendagri Sebut Kurangi Potensi Konflik

Selasa, 07 Juni 2022 - 20:22 WIB
loading...
A A A
“Tapi dalam ilmu security (keamanan) apa pun bentuknya ketika terjadi perbedaan itu pasti akan terjadi potensi konflik dan kita sudah merasakan di pemilu-pemilu sebelumnya, kasihan masyarakat kalau terlibat terlalu lama,” sambungnya.

Padahal, kata Tito, kampanye bisa dilakukan melalui mekanisme yang lain. Apalagi, dengan adanya teknologi informasi di mana kampanye bisa dilakukan secara virtual ataupun menggunakan media sosial.

Durasi 75 hari ini merupakan usulan Komisi II DPR yang disetujui oleh KPU dan pemerintah menyambut baik itu. “Dari sisi pemerintah ya makin pendek makin baik, kita harapkan anggaran bisa lebih berkurang dan potensi keterbelahan rakyat tidak terlalu lama, 75 hari,” ungkap Tito.

Baca: Soal Masa Kampanye 75 Hari, Fahri Hamzah: Harusnya Setahun

Kemudian, kata Tito, yang juga menjadi sorotan dalam pembahasan Pemilu 2024 ini adalah masalah anggaran. Prinsipnya pemerintah akan mendukung namun ada hal-hal tertentu yang perlu dirasionalisasikan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
Mendagri Minta Tambahan,...
Mendagri Minta Tambahan, Total Pagu Anggaran 2027 Rp10 Triliun
Sebut Banyak Tenaga...
Sebut Banyak Tenaga Honorer Tak Kompeten, Mendagri Singgung Titipan Pejabat Lama
Mendagri Berikan Penghargaan...
Mendagri Berikan Penghargaan Satyalancana kepada 7 Tokoh Atas Inovasi Sektor Maritim
Kemendagri-Korsel Matangkan...
Kemendagri-Korsel Matangkan Pengembangan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
Kemendagri Dorong Pemda...
Kemendagri Dorong Pemda Lebih Inovatif Tangani Inflasi, Kemiskinan, dan Pengangguran
Satgas: Pembelajaran...
Satgas: Pembelajaran di 3 Provinsi Sumatera Sudah Normal, tapi Masih Ada Sekolah di Tenda
Mendagri: Kebijakan...
Mendagri: Kebijakan WFH Wajib Diikuti Seluruh Pemerintah Daerah
Perkuat Perbatasan,...
Perkuat Perbatasan, Mendagri-Menteri PKP Targetkan Renovasi 1.000 RTLH di Sitaro
Rekomendasi
Dunia Segara Akan Dengar...
Dunia Segara Akan Dengar Gema Kemenangan Iran
Trump Cari Jalan Keluar...
Trump Cari Jalan Keluar Secepatnya untuk Hindari Dampak Politik dan Ekonomi Perang Iran
Alasan TNI Kerahkan...
Alasan TNI Kerahkan Prajurit saat Aksi Mahasiswa di Jakpus: Permintaan Membantu
Berita Terkini
Menhan Jepang Temui...
Menhan Jepang Temui Presiden Prabowo di Kertanegara, Penguatan Kerja Sama Pertahanan Dibahas
Kritik Menggema Jelang...
Kritik Menggema Jelang Muktamar, Warga NU Depok Soroti Tata Kelola PBNU
BPJS Kesehatan Pastikan...
BPJS Kesehatan Pastikan Layanan Peserta Tanpa Diskriminasi
MBG Perlu Dilanjutkan...
MBG Perlu Dilanjutkan dengan Evaluasi, Perbaikan Tata Kelola, dan Efisiensi Anggaran
Demonstrasi Ketidakpastian...
Demonstrasi Ketidakpastian Hukum dalam Penanganan Perkara dr Tifa dan Roy Suryo pada Polemik Ijazah Joko Widodo
Harga Pertamax Naik,...
Harga Pertamax Naik, Pengamat UGM: Tak Bisa Ditahan Lagi Pemerintah
Infografis
Menteri Bahlil Sebut...
Menteri Bahlil Sebut Dunia Usaha Minta Pemilu 2024 Diundur
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved