Peneliti BRIN: KIB Perlu Promosikan Calon yang Tidak Kontroversial
loading...
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) diharapkan cermat dalam memilih calon presiden ( capres ) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024. Hal ini dikatakan oleh Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro.
Siti mengatakan, KIB jangan hanya memikirkan elektabilitas tokoh di survei untuk mengusung calon presiden. Menurut dia, tak ada jaminan kompetensi dari tokoh populer dan memiliki elektabilitas tinggi di survei.
"KIB semestinya mempertimbangkan secara cermat calon pemimpin yang memiliki kualifikasi. Tak sekadar terpaku pada hasil-hasil survei tentang popularitas saja yang tak ada jaminan mengenai kualitas/kompetensi dan kapabilitas calon," kata Siti, Selasa (7/6/2022).
Baca juga: Pengamat Sarankan Koalisi Indonesia Bersatu Buka Penjaringan Capres 2024
Siti mengusulkan agar Partai Golkar, PAN, dan PPP bisa memulai membuat konvensi untuk menjaring calon yang bagus dan bisa diusung dalam Pillpres 2024. Dia juga meminta KIB tak promosikan tokoh yang kontroversial dalam Pilpres 2024.
"KIB perlu mempromosikan calon yang tidak kontroversial dan potensial untuk di-bully karena memiliki catatan-catatan buruk terkait etika, pelanggaran hukum dan menyengsarakan rakyat," ucap Siti.
Menurut Siti Zuhro, masih ada waktu satu tahun untuk menggelar konvensi sebelum pendaftaran capres dan cawapres. KIB, kata dia, bisa memulai langkah awal dengan membuat kriteria calon pemimpin sesuai dengan kebutuhan Indonesia saat ini dan ke depan.
"Kebutuhan mendesak Indonesia, jangka pendek, menengah, dan panjang perlu menjadi pertimbangan serius agar pasangan calon yang diusung benar-benar tepat dan akurat untuk kepentingan rakyat dan NKRI," jelas Prof Siti.
Baca juga: Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka untuk Parpol Nonparlemen
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa mengatakan, terbentuknya KIB bersama Golkar dan PAN merupakan berdasarkan kesepakatan awal dan kesetaraan antar partai politik. Suharso merasa aneh bila ada pihak-pihak yang cemburu dengan terjalinnya KIB. Ia menilai pihak yang tidak suka dengan kehadiran KIB menunjukan permainan politik yang tidak baik.
Siti mengatakan, KIB jangan hanya memikirkan elektabilitas tokoh di survei untuk mengusung calon presiden. Menurut dia, tak ada jaminan kompetensi dari tokoh populer dan memiliki elektabilitas tinggi di survei.
"KIB semestinya mempertimbangkan secara cermat calon pemimpin yang memiliki kualifikasi. Tak sekadar terpaku pada hasil-hasil survei tentang popularitas saja yang tak ada jaminan mengenai kualitas/kompetensi dan kapabilitas calon," kata Siti, Selasa (7/6/2022).
Baca juga: Pengamat Sarankan Koalisi Indonesia Bersatu Buka Penjaringan Capres 2024
Siti mengusulkan agar Partai Golkar, PAN, dan PPP bisa memulai membuat konvensi untuk menjaring calon yang bagus dan bisa diusung dalam Pillpres 2024. Dia juga meminta KIB tak promosikan tokoh yang kontroversial dalam Pilpres 2024.
"KIB perlu mempromosikan calon yang tidak kontroversial dan potensial untuk di-bully karena memiliki catatan-catatan buruk terkait etika, pelanggaran hukum dan menyengsarakan rakyat," ucap Siti.
Menurut Siti Zuhro, masih ada waktu satu tahun untuk menggelar konvensi sebelum pendaftaran capres dan cawapres. KIB, kata dia, bisa memulai langkah awal dengan membuat kriteria calon pemimpin sesuai dengan kebutuhan Indonesia saat ini dan ke depan.
"Kebutuhan mendesak Indonesia, jangka pendek, menengah, dan panjang perlu menjadi pertimbangan serius agar pasangan calon yang diusung benar-benar tepat dan akurat untuk kepentingan rakyat dan NKRI," jelas Prof Siti.
Baca juga: Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka untuk Parpol Nonparlemen
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa mengatakan, terbentuknya KIB bersama Golkar dan PAN merupakan berdasarkan kesepakatan awal dan kesetaraan antar partai politik. Suharso merasa aneh bila ada pihak-pihak yang cemburu dengan terjalinnya KIB. Ia menilai pihak yang tidak suka dengan kehadiran KIB menunjukan permainan politik yang tidak baik.