Rocky Gerung Bakal Pilih Capres yang Dukung Presidential Threshold Nol Persen

JAKARTA - Aktivis dan pengamat politik Rocky Gerung menyerukan gerakan presidential threshold nol persen untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Rocky menolak adanya aturan tersebut karena tidak sesuai dengan kedaulatan rakyat, membatasi warga negara untuk menjadi calon presiden (capres).

"Jadi apa yang mesti kita lakukan sekarang? Kita akan pastikan bahwa kalau 20 persen sebagai peralatan pertama untuk membersihkan politik ada nol persenkan. Kalau itu ditolak, maka betul bahwa kita semua akan jadi anggota P3, Partai People Power," kata Rocky dalam diskusi nasional bertema 'Kedaulatan Rakyat Vs Oligarki dan KKN' yang digelar di Gedung Umat Islam Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (5/6/2022) yang ditayangkan akun YouTube FNN TV.



Rocky menjelaskan, kedaulatan rakyat dalam konsep demokrasi adalah hak setiap warga negara untuk bisa ikut berkompetisi di garis start yang sama. Hal itu juga berlaku pada kontestasi Pemilu 2024. Pemilu 2024 diminta untuk tidak menerapkan aturan PT 20 persen karena membatasi orang untuk berkompetisi.

"Sekarang garis startnya dibikin 20 persen. Jadi itu yang menyebabkan kenapa kita tidak lega untuk membiarkan politik itu diasuh oleh mereka yang ada di daftar itu sekarang," bebernya.

Rocky memastikan akan memilih, bahkan mengajukan sosok yang mendukung PT nol persen di Pemilu 2024. Sayangnya, dia melihat belum banyak sosok yang mendukung PT nol persen. Rocky mengaku saat ini hanya mendengar nama La Nyalla Mattalitti yang mendukung PT nol persen.

"Saya akan pilih, saya ajukan bahkan untuk dipilih kalau mereka pro kedaulatan rakyat yaitu nol persen. Sekarang yang pro kedaulatan rakyat siapa tokoh-tokohnya. Saya baru dengar La Nyalla. Logikanya begitu," ungkapnya.



Rocky meminta pemerintah menghapus presidential threshold 20 persen. Hal itu, kata Rocky, penting untuk menentukan calon pemimpin Indonesia ke depan. Oleh karenanya, Rocky menyerukan gerakan presidential threshold nol persen dalam forum tersebut.

"Jadi, kita pastikan bahwa kehendak untuk melakukan perubahan harus dimulai dengan mendongkel batasan yang dibuat oleh elite yaitu 20 persen. Baru kita uji pemimpin-pemimpin yang mampu membaca kedaulatan rakyat," katanya.