Stafsus Menkumham Ingatkan Pentingnya Implementasi Reformasi Birokrasi
Kamis, 02 Juni 2022 - 21:41 WIB
loading...
A
A
A
Dia mengatakan, dalam mendapatkan WBK/WBBM jangan ada pergunjingan hal negatif di publik, karena itu satu poin penilaian dari tim. Kemudian, pungutan liar (pungli) adalah hal yang paling sensitif ketika mengajukan WBK/WBBM.
Kalau masih melakukan pungli, kata dia, jangan harap itu dapat. "Kita berharap Rutan Balige bisa menjadi salah satu satker yang bisa menyumbang predikat WBK. Sebenarnya, menurut saya sederhana mendapatkan itu, tinggal belajar kepada satker dan UPT yang sudah pernah mendapatkan. Apalagi sampai mendapatkan WBBM. Tinggal diamati, ditiru, modifikasi sedikit, maka akan ketemulah formulanya," kata alumni Universitas Indonesia ini.
Jadi, dia menilai cukup membingungkan kenapa Satker di banyak provinsi tidak mampu mendapatkan predikat itu. Apalagi, lanjut dia, formulanya baku. Tinggal menjalankan kriteria yang diinginkan, hal itu akan tercapai.
Menurutnya, reformasi birokrasi betul-betul terjadi ketika masyarakat yang menjadi penikmat layanan dari satker mengatakan bahwa benar terjadi pelayanan yang baik, transparan, dan tanpa pungli.
"Bukan kita yang ngomong. Kalau kita yang ngomong, sama saja kita berkaca. Tidak ada orang yang bilang dirinya jelek. Sama saja dengan orang tua, tidak ada yang menyatakan anaknya jahat. Pasti katanya anakku ganteng, anakku cantik, anakku baik. Tapi di mata orang belum tentu. Ya reformasi birokrasi semudah itu dipahami dan dicerna. Yang sulit memang adalah melakukannya," imbuhnya.
Kalau masih melakukan pungli, kata dia, jangan harap itu dapat. "Kita berharap Rutan Balige bisa menjadi salah satu satker yang bisa menyumbang predikat WBK. Sebenarnya, menurut saya sederhana mendapatkan itu, tinggal belajar kepada satker dan UPT yang sudah pernah mendapatkan. Apalagi sampai mendapatkan WBBM. Tinggal diamati, ditiru, modifikasi sedikit, maka akan ketemulah formulanya," kata alumni Universitas Indonesia ini.
Jadi, dia menilai cukup membingungkan kenapa Satker di banyak provinsi tidak mampu mendapatkan predikat itu. Apalagi, lanjut dia, formulanya baku. Tinggal menjalankan kriteria yang diinginkan, hal itu akan tercapai.
Menurutnya, reformasi birokrasi betul-betul terjadi ketika masyarakat yang menjadi penikmat layanan dari satker mengatakan bahwa benar terjadi pelayanan yang baik, transparan, dan tanpa pungli.
"Bukan kita yang ngomong. Kalau kita yang ngomong, sama saja kita berkaca. Tidak ada orang yang bilang dirinya jelek. Sama saja dengan orang tua, tidak ada yang menyatakan anaknya jahat. Pasti katanya anakku ganteng, anakku cantik, anakku baik. Tapi di mata orang belum tentu. Ya reformasi birokrasi semudah itu dipahami dan dicerna. Yang sulit memang adalah melakukannya," imbuhnya.
Lihat Juga :
