Cegah Pembelahan, Pengamat: KIB Tak Akan Usung Capres Gunakan Politik Identitas

JAKARTA - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas oleh Partai Golkar, PAN dan PPP telah dibentuk. Dibentuknya koalisi ini berawal untuk menghindari perpecahan yang mungkin terjadi di tengah masyarakat Indonesia pada Pilpres 2024.



"Saya yakin KIB tidak akan mengusung capres nama-nama populer yang pernah menggunakan politik identitas penyebab pembelahan sosial," kata Koordinator Survei Nasional Panel Survei Indonesia, Permadi Yuswiryanto di Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Permadi mengakui, meski sosok tersebut mempunyai elektabilitas yang bagus, namun melekat dengan politik indentitas dikhawatirkan bakal memberikan pembelahan sosial di masyarakat.

Sebab isu etnis dan agama adalah dua hal yang selalu masuk di dalam agenda politik identitas. Pasalnya kondisi masyarakat Indonesia di mana suasana primordialisme dan sektarianisme masih cukup kuat.

Maka dari itu dia memandang jalan inilah yang diambil oleh KIB guna melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap para pemilihnya. Misalnya dengan mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, dengan mengedepankan gagasan.

"Saya yakin KIB sudah melakukan langkah-langkah antisipasi guna mencegah terjadinya pembelahan sosial tersebut," tegas Permadi.

Sebelumnya Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Meutya Hafid menyatakan, bahwa pembentukan KIB oleh Partai Golkar, PAN dan PPP adalah untuk menghindari perpecahan yang mungkin terjadi di tengah masyarakat Indonesia pada Pilpres 2024.

Menurut Meutya, perpecahan di antara anak bangsa tersebut dimungkinkan jika kembali muncul hanya dua calon presiden saja yang di pemilihan presiden nanti.

Sekarang ini KIB sudah bisa dikatakan telah mengantongi tiket untuk mencalonkan presiden lantaran kursi yang dimiliki ketiga partai ini sudah melebihi ambang batas presidential threshold.

Diketahui Golkar memiliki kursi 12,31 persen jumlah kursi, PAN 6.84 persen jumlah kursi dan PPP dengan 4,53 persen jumlah kursi. Total kursi yang dimiliki KIB sebesar 23,67 persen jauh di atas ambang batas presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR.

"Ini menunjukkan KIB sudah mampu untuk mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri," ucap Meutya kepada wartawan, Selasa (1/6/2022).