Haruskah Anies Baswedan Masuk Parpol?
loading...
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan salah satu tokoh yang memiliki elektabilitas cukup tinggi di sejumlah survei bursa kandidat Pilpres 2024. Foto/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan salah satu tokoh yang memiliki elektabilitas cukup tinggi di sejumlah survei bursa kandidat Pilpres 2024 . Namun, hingga saat ini Anies Baswedan bukan kader partai politik (parpol) manapun.
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono pun menyarankan Anies Baswedan menjadi kader parpol. Mujiyono mengatakan, bila Anies menjadi kader parpol, akan ada kepastian untuk memantapkan langkahnya di Pilpres 2024.
Lalu, haruskah Anies Baswedan masuk parpol untuk maju ke Pilpres 2024?
“Bergantung bargaining politik yang dimiliki Anies, menjadi kader parpol baik untuk menjamin keterusungan, sekaligus menjamin loyalitas Anies pada parpol pengusung jika kemudian ia memenangi pilpres,” kata Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada SINDOnews, Selasa (31/5/2022).
Menurut dia, bergabung dengan parpol menguntungkan dari sisi komitmen politik. “Jaminan keterusungan dan kontrol politik atas manuver dan kebijakan Anies, sekaligus memperkuat mesin politik,” katanya.
Namun, dia menilai tidak bergabung dengan parpol pun tetap baik. Karena, lanjut dia, saat ini kepercayaan publik pada parpol terus menurun.
“Sehingga akan menguntungkan koalisi parpol pengusung Anies karena dapat menggiring pemilih yang tidak menjadi basis parpol, artinya nama Anies bisa saja menguat karena faktor non-kader parpol,” imbuhnya.
Sementara itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengingatkan masa jabatan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada Oktober 2022. Setelah masa jabatan itu berakhir, Ujang menilai Anies Baswedan bisa saja akan kesulitan mendapatkan momen atau panggung politik untuk tetap menjaga dan menaikkan elektabilitasnya.
“Dan saat ini yang punya tiket pencapresan itu partai. Jika partai politik tak mau menjadikan Anies capres atau cawapres, maka Anies bisa lewat, artinya bisa tak mendapatkan dukungan partai,” kata Ujang kepada SINDOnews secara terpisah.
Karena, dia melihat partai-partai politik akan berusaha mengutamakan atau memprioritaskan ketua umum atau internal masing-masing untuk menjadi kandidat Pilpres 2024. “Namun semuanya kembali pada Anies, masuk partai punya konsekuensi dan tak masuk partai pun punya konsekuensi. Jadi, pilihan masuk partai bisa saja pilihan baik bagi Anies untuk bisa amankan tiket pencapresan,” pungkas Ujang.
Pendapat berbeda dikatakan oleh Pengamat Politik sekaligus Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam. “Apakah Anies Baswedan harus masuk parpol guna mendapatkan tiket pipres? Saya kira ada plus minusnya,” kata Arif.
Dia mengatakan, jika masuk parpol maka keleluasaan bergerak akan makin sempit dalam menjaga dan menaikkan elektabilitas. “Sementara jika tidak berpartai Anies bisa leluasa bergerak dan relatif dipandang sebagai orang independen, sehingga jika elektabilitas tinggi potensial dilamar parpol,” pungkasnya.
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono pun menyarankan Anies Baswedan menjadi kader parpol. Mujiyono mengatakan, bila Anies menjadi kader parpol, akan ada kepastian untuk memantapkan langkahnya di Pilpres 2024.
Lalu, haruskah Anies Baswedan masuk parpol untuk maju ke Pilpres 2024?
“Bergantung bargaining politik yang dimiliki Anies, menjadi kader parpol baik untuk menjamin keterusungan, sekaligus menjamin loyalitas Anies pada parpol pengusung jika kemudian ia memenangi pilpres,” kata Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada SINDOnews, Selasa (31/5/2022).
Menurut dia, bergabung dengan parpol menguntungkan dari sisi komitmen politik. “Jaminan keterusungan dan kontrol politik atas manuver dan kebijakan Anies, sekaligus memperkuat mesin politik,” katanya.
Namun, dia menilai tidak bergabung dengan parpol pun tetap baik. Karena, lanjut dia, saat ini kepercayaan publik pada parpol terus menurun.
“Sehingga akan menguntungkan koalisi parpol pengusung Anies karena dapat menggiring pemilih yang tidak menjadi basis parpol, artinya nama Anies bisa saja menguat karena faktor non-kader parpol,” imbuhnya.
Sementara itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengingatkan masa jabatan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada Oktober 2022. Setelah masa jabatan itu berakhir, Ujang menilai Anies Baswedan bisa saja akan kesulitan mendapatkan momen atau panggung politik untuk tetap menjaga dan menaikkan elektabilitasnya.
“Dan saat ini yang punya tiket pencapresan itu partai. Jika partai politik tak mau menjadikan Anies capres atau cawapres, maka Anies bisa lewat, artinya bisa tak mendapatkan dukungan partai,” kata Ujang kepada SINDOnews secara terpisah.
Karena, dia melihat partai-partai politik akan berusaha mengutamakan atau memprioritaskan ketua umum atau internal masing-masing untuk menjadi kandidat Pilpres 2024. “Namun semuanya kembali pada Anies, masuk partai punya konsekuensi dan tak masuk partai pun punya konsekuensi. Jadi, pilihan masuk partai bisa saja pilihan baik bagi Anies untuk bisa amankan tiket pencapresan,” pungkas Ujang.
Pendapat berbeda dikatakan oleh Pengamat Politik sekaligus Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam. “Apakah Anies Baswedan harus masuk parpol guna mendapatkan tiket pipres? Saya kira ada plus minusnya,” kata Arif.
Dia mengatakan, jika masuk parpol maka keleluasaan bergerak akan makin sempit dalam menjaga dan menaikkan elektabilitas. “Sementara jika tidak berpartai Anies bisa leluasa bergerak dan relatif dipandang sebagai orang independen, sehingga jika elektabilitas tinggi potensial dilamar parpol,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
