Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, BNPP Dorong Wilayah Perbatasan Jadi Pusat Ekonomi

Sabtu, 28 Mei 2022 - 00:50 WIB
loading...
Tingkatkan Kesejahteraan...
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mendorong wilayah perbatasan menjadi pusat perekonomian baru. Foto/istimewa
A A A
TALAUD - Badan Nasional Pengelola Perbatasan ( BNPP ) mendorong wilayah perbatasan menjadi pusat perekonomian baru. Langkah tersebut sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi ketimpangan pembangunan.

"Kita harus mendorong kawasan perbatasan ini untuk bisa menjadi pusat-pusat perekonomian baru yang nantinya diharapkan bisa menggerakkan wilayah perbatasan bahkan wilayah sekitarnya, sehingga akan ada pemerataan pembangunan. Ketimpangan pembangunan itu kita akan minimalisir sekecil mungkin. Ini salah satu mandat UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Batas Wilayah Negara," ujar Sekretaris BNPP Restuardy Daud, Jumat (27/5/2022).

Restu menyebut, ada dua aspek utama dalam membangun wilayah perbatasan yakni, pertama aspek pertahanan dan keamanan (hankam). Kedua, aspek kesejahteraan. Untuk aspek pertahanan dan keamanan, kata Restu, bagaimana membangun ketertiban dan keamanan di wilayah perbatasan dan memperkuat positioning Indonesia di wilayah teritorial dan yuridiksi.

Baca juga: Bangun Wilayah Perbatasan, BNPP: Pemerintah Segera Perbaiki PLBN di Pulau Miangas

"Kalau kita lihat untuk sarana prasarana hankam yang ada di Pulau Miangas itu sudah tersedia, ada POSAL, PAM perbatasan yang secara reguler bergantian ditugaskan di Pulau Miangas, demikian juga pulau-pulau terdepan lainnya di Pulau Marore juga ada," jelasnya.

Sedangkan dalam aspek kesejahteraan atau prosperity, sambung Restu, melalui pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Nusantara. Restu mengakui, dalam melakukan upaya pembangunan di wilayah perbatasan ada dua masalah besar yang selalu dihadapi yakni, keterisolasian dan ketertinggalan.

Baca juga: Mendagri: Pembangunan Perbatasan Bisa Memperkokoh Pertahanan Indonesia

"Ini yang kita temui di wilayah perbatasan seluruh Indonesia.Terkait keterisolasian ini banyak daerah di kawasan perbatasan merupakan daerah terpencil. Nah yang kita lakukan adalah membangun infrastruktur konektivitas baik transportasi, termasuk di dalamnya jaringan komunikasi telepon, internet. Puji syukur Kabupaten Talaud termasuk Pulau Miangas sudah tersedia tinggal meningkatkan sarana prasaran menjadi memadai," ucapnya.

Sementara untuk mengejar ketertinggalan, tambah Restu, yang dilakukan pemerintah saat ini adalah pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan. "Kalau kami lihat untuk Kabupaten Talaud dan Pulau Miangas sudah tersedia. Pendidikan misalnya, di Pulau Miangas mulai dari PAUD sampai SMK/SMA itu sudah tersedia. Nanti kita terus dorong agar lebih memadai. Begitu juga layanan kesehatan sudah ada," katanya.

Pemerintah juga mengimbau penggunaan produk lokal atau dalam negeri sebesar 40% dalam belanja pemerintah baik APBN maupun APBD. Untuk itu, pemerintah juga mendorong bagaimana produk lokal ini bisa masuk ke dalam market place atau toko daring yang sudah dibuka pemerintah. "Kami mendorong dinas UMKM setempat atau koperasi yang membawahi UMKM untuk mendaftarkan sebanyak mungkin produk-produk lokal di dalam toko daring, sehingga nanti memudahkan customer atau pembeli untuk menjangkaunya. Ini tantangan kita," katanya.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Tito Dorong Penguatan...
Tito Dorong Penguatan BNPP RI untuk Percepatan Pembangunan dan Keamanan Perbatasan
BNPP Bersoleg Jadi Forum...
BNPP Bersoleg Jadi Forum Strategis Penguatan Tata Kelola Hukum Kawasan Perbatasan
Program MBG Bisa Jadi...
Program MBG Bisa Jadi Bantalan Pasar Menyerap Overproduksi Telur Ayam Ras
BNPP Renovasi 15.000...
BNPP Renovasi 15.000 Rumah Tak Layak Huni di 40 Kabupaten Kawasan Perbatasan
BNPP Perkuat Kolaborasi...
BNPP Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
Mendagri dan Kepala...
Mendagri dan Kepala BPOM Dorong Pemda Perkuat Pengawasan Obat dan Makanan
Perbarui IPKP PPKP Daruba,...
Perbarui IPKP PPKP Daruba, BNPP Soroti Transportasi hingga Infrastruktur Morotai
BNPP Perkuat Pengawasan...
BNPP Perkuat Pengawasan Perbatasan RI-Timor Leste via Survei Pengendalian Jalur Tak Resmi di Belu
Kisah BRILink Agen John,...
Kisah BRILink Agen John, Dorong Perekonomian Masyarakat Perbatasan RI-Papua Nugini
Rekomendasi
Sensus Ekonomi 2026...
Sensus Ekonomi 2026 Jadi Navigasi Pembangunan Nasional
Menipu hingga Rp17,8...
Menipu hingga Rp17,8 Triliun untuk Hidup Mewah, Miliarder Ini Dipenjara 30 Tahun
KTM Growth Forum 2026,...
KTM Growth Forum 2026, Bahas Kesiapan Talenta dan Suksesi Kepemimpinan
Berita Terkini
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR Setujui 7 Anggota Komisi Informasi Pusat 2026-2030, Ini Daftarnya
Mantan Menpora Dito...
Mantan Menpora Dito Ariotedjo Kembali Diperiksa KPK Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Berkas Vonis Nadiem...
Berkas Vonis Nadiem Makarim di Kasus Chromebook Setebal 1.146 Halaman
AHY Hadiri Kampanye...
AHY Hadiri Kampanye Nasional Grab, Dorong Percepatan Tranformasi Transportasi Ramah Lingkungan
Delpedro Marhaen Hadiri...
Delpedro Marhaen Hadiri Sidang Vonis Nadiem Makarim
Latihan Menembak Dihapus...
Latihan Menembak Dihapus dari Pembekalan Calon Manajer Kopdes Merah Putih
Infografis
Sensus Ekonomi 2026:...
Sensus Ekonomi 2026: Data untuk Memperkuat UMKM dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved